REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP siap menghadapi Pilpres 2024 dengan kemungkinan dua atau lebih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, Hasto mengatakan, dalam situasi ketika pemulihan ekonomi belum sepenuhnya pulih, dan ketidakpastian global, Indonesia memerlukan pelaksanaan pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung satu putaran.
"Kalau tentang Pilpres, mau beberapa calon, PDIP ngalir saja, dua calon tiga calon kita siap. Hanya kan politik ini kita harus melihat konteksnya," kata Hasto usai menjadi pembicara Diskusi Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi yang digelar oleh Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Jakarta, dalam siaran pers, Kamis (25/8/2022).
Hasto mengatakan, pilpres yang berlangsung satu putaran dapat terwujud apabila dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerja sama parpol di depan sehingga mengarah pada dua pasangan calon atau paslon. "Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, meski PDIP siap bertanding dengan dua atau tiga paslon. Sekiranya tiga paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja," kata Hasto.
Soal dua pasangan calon akan menghindarkan diri dari politik identitas, Hasto mengatakan, politik Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. “Politik itu membangun peradaban. Jangan dibawa mundur. Mereka yang menggunakan politik identitas dan politik primordial, biasanya miskin kinerja, tidak punya prestasi, maka digunakan cara-cara yang tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak membangun peradaban," tuturnya.
Menurut Hasto, Indonesia baru mengalami pandemi yang dampaknya sangat dahsyat dalam kehidupan. "Pemulihan ekonomi belum begitu bagus, persoalan geopolitik perang Rusia-Ukraina, dan ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan kemudian kemarin krisis di Taiwan, kemudian persoalan di Timur Tengah harus menjadi perhatian kita," jelas Hasto.
Oleh karena itu, dia mengajak untuk meningkatkan demokrasi politik itu membangun peradaban, bahwa politik itu mencerdaskan kehidupan bangsa bukan menurunkan kualitas kecerdasan rakyat Indonesia dengan berbagai isu-isu. "Pemilu itu adalah alat dan mekanisme regenerasi kepemimpinan atas dasar kedaulatan rakyat. Pemilu bukan ajang memecah belah. Kualitas Pemilu juga ditentukan oleh hasil, termasuk hasil dari kualitas pemimpin yang lahir melalui Pemilu. Semakin Pemilu diwarnai oleh narasi yang jauh dari keadaban publik, semakin buruk kualitas Pemilu," ujar Hasto.
Dalam kesempatan itu, Hasto pun mewacanakan perlunya menata sistem politik Indonesia. "Yang pertama kita harus mempunyai MPR yang ke depan memiliki kewenangan menetapkan haluan negara, abad ke-7 saja kita punya perspektif membangun Candi Borobudur 100 tahun sekarang 77 tahun merdeka kita tidak punya perencanaan jangka panjang," ucap Hasto.
Kedua, ujar dia, tata sistem Pemilu harus proporsional tertutup. "Kita sudah cukup lama percobaan demokrasi, lalu ambang batas parlemen ditingkatkan, sehingga sistem presidensial mutipartainya sederhana yang milih rakyat bukan kekuatan otoriter kita tingkatkan limapersen atau tujuh persen sehingga hanya sedikit partai politik yang ada di parlemen oleh keputusan rakyat bukan pemerintahan yang otoriter," usul Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika