REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- DPRD Kota Bogor akan memanggil Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas terkait, para camat, dan sekretaris daerah (Sekda) selaku penanggung jawab kebencanaan. Hal itu berkaitan dengan penanganan pascabencana pada 37 titik bencana alam yang terjadi awal pekan ini.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto mengungkapkan, pada rapat bersama Badan Anggaran intervensi keberpihakan kaitan pascabencana belum maksimal. “Harapan kita itu akan kita panggil sejauh mana progress ke depan ketika bicara kebencanaan pascabencana bisa lebih maksimal, langsung ditangani,” kata Iwan, Ahad (4/9/2022).
Ia menyebutkan, anggaran untuk bencana alam melalui Biaya Tidak Terduga (BTT) di Kota Bogor cukup besar. Hanya saja, keberpihakan anggarannya sendiri belum maksimal.
“Iya kaitan ini tadi sumbernya dana itu di BTT. Anggaran murni itu sekitar Rp 41 miliar. Cuma terpakai Rp 3,7 miliar untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sisanya nggak jelas,” ujarnya.
Seharusnya, kata Iwan, BSTT ini menjadi intervensi kegiatan pascabencana. Misal pada banjir dilakukan normalisasi, pada tanah longsor dibuat tebing penahan tanah (TPT).
Di samping itu, pihaknya akan coba berdiskusi dengan dinas terkait supaya bisa memangkas birokrasi supaya ada percepatan. Terutama, kata dia, pada infrastruktur. Seperti pada kebencanaan harus dipahami mana data rawan bencana dan penanganan pascabencana yang paling penting.
“Ini penting untuk intervensi bahwasanya pascabencana masyarakat menunggu dan ini momen yang tepat pemerintah bisa hadir untuk di wilayah,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, hasil evaluasi kejadian bencana yang terjadi di Kota Bogor memberikan beberapa catatan. Pertama, saat ini Pemkot Bogor tengah berkoordinasi mengenai pengalokasian bantuan kebencanaan melalui BTT.
"Kita koordinasikan prioritas-priorotasnya mana saja yang akan segera mendapatkan bantuan kebencanaan, (saat ini sedang) diinventarisir," kata Dedie.
Kedua, pihaknya juga tengah memetakan prioritas apa saja yang harus dilaksanakan ke depan. Mulai pemulihan drainase, pembangunan turap, atau mengusulkan adanya pembongkaran bangunan yang menutup saluran air dan drainase.
Terakhir, Dedie juga menyampaikan kejadian bencana yang terjadi belakangan juga disertaj dengan intensitas hujan yang tinggi. Sementara daya tampung saluran saat ini sudah tidak memadai, salah satunya dikarenakan penyempitan dan tumpukan sampah.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar mengantisipasi kejadian bencana lantaran curah hujan yang masih tinggi. Serta untuk tidak mendirikan bangunan yang melebihi batas dari saluran air atau tebing sungai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika