Kamis 15 Sep 2022 16:40 WIB

AHY Tegaskan Indonesia untuk Rakyat, Bukan untuk Orang Berduit

AHY merasa Indonesia dikuasai hanya segelintir orang.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengetuk palu saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022 di di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9/2022). Rapimnas Partai Demokrat itu akan membahas isu-isu nasional seperti kenaikan harga BBM serta strategi pada Pemilu 2024 seperti rencana koalisi partai dan pengusungan calon presiden (capres) dari Partai Demokrat.
Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengetuk palu saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022 di di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9/2022). Rapimnas Partai Demokrat itu akan membahas isu-isu nasional seperti kenaikan harga BBM serta strategi pada Pemilu 2024 seperti rencana koalisi partai dan pengusungan calon presiden (capres) dari Partai Demokrat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun setiap waktu. Hal tersebut semakin diperparah dengan pandemi Covid-19, meningkatnya harga bahan pokok, hingga dikuranginya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Di sisi lain, ia melihat ada sekelompok pihak justru meraup keuntungan dari penderitaan masyarakat. Padahal, kelompok-kelompok tersebut seharusnya justru membuat warganya semakin sejahtera.

Baca Juga

"Negara kita tidak boleh menjadi negara yang menakutkan rakyatnya sendiri, mengintimidasi rakyatnya sendiri, mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Indonesia untuk semua, bukan untuk mereka yang punya kuasa, punya uang," ujar AHY dalam pidato rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Mundurnya demokrasi akan semakin melahirkan politik uang yang menguntungkan segelintir pihak itu haruslah dilawan. Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang hanya dikuasai oleh mereka yang seakan haus akan kekuasaan.

"Artinya mundurnya demokrasi dan kebebasan sipil akhir-akhir ini juga diakibatkan oleh perilaku yang semakin otoritarian. Kita harus berani menyampaikan ini, karena kita tidak ingin semakin buruk ke depan," ujar AHY.

AHY memerintahkan, seluruh kader Partai Demokrat menjadi yang terdepan dalam menolak upaya melanggengkan sesuatu yang inkonstitusional. Salah satunya adalah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Kita merasa apakah negara kita ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, berkolusi antara mereka yang memiliki kekuasaan politik dengan mereka yang memiliki kapital atau uang, money politics. Kekuatan uang dan kekuatan politik seolah menjadi satu dan menjadi segala-galanya, seolah bisa dibayar, ada transaksinya," ujar AHY.

"Ini negeri kita sendiri, semua warga negara punya hak dan kewajibannya yang sama," sambungnya.

AHY menegaskan, jangan sampai Partai Demokrat ikut terjebak dalam politik identitas. Partai berlambang bintang mercy itu ditegaskannya adalah partai nasionalis-religius yang menolak upaya-upaya memundurkan demokrasi Indonesia.

"Kita ingin menghadirkan kerukunan antar identitas, antarsuku, antaragama, antarras, etnis dan sebagainya. Karena ini adalah negara kita, Indonesia untuk semua, bukan hanya untuk sebagian orang, termasuk kita tidak ingin terjadi politik fitnah yang merajalela," ujar AHY.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement