Sabtu 17 Sep 2022 06:30 WIB

Warga Ambon Butuh Tambahan Alkes untuk Bantu Perangi Stunting

Ke depannya perlu diperbanyak alat-alat kesehatan (alkes) dan posyandu.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Muhammad Fakhruddin
Warga Ambon Butuh Tambahan Alkes untuk Bantu Perangi Stunting (ilustrasi).
Foto: Republika/Mardiah
Warga Ambon Butuh Tambahan Alkes untuk Bantu Perangi Stunting (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Pemerintah Kota Ambon, dan BKKBN Provinsi Maluku menyelenggarakan Dialog Stunting dengan masyarakat di Kampung KB Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Jum'at (16/9/2022).

Iskarnain salah satu warga dari Negeri Batu Merah menjelaskan bahwa penanganan stunting di desanya sudah sangat baik dilakukan oleh para petugas/penyuluh yang ada di Kota Ambon.

Baca Juga

"Di sini kami sampaikan bahwa penanganan stuntingnya sudah sangat baik, pak walikota serta seluruh OPD nya sudah menjalankan berbagai program seperti pengukuran bayi yang baru lahir dan menyuplai kebutuhan gizi kami," jelasnya.

Menurut dia, ke depannya perlu diperbanyak alat-alat kesehatan (alkes) dan posyandu untuk menunjang berbagai layanan kesehatan terutama berkaitan dengan stunting. Ia berharap, ke depannya dapat diperbanyak lagi alat-alat kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan (Posyandu) sebagai layanan konsultasi dan imunisasi balita-balita yang ada di Negeri Batu Merah.

Menanggapi hal tersebut, Plh Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan Pemerintah Kota Ambon telah berkomitmen untuk percepatan penanganan stunting dengan menjadi orang tua asuh bagi keluarga stunting di Kota Ambon.

"Kami, Pemerintah Kota Ambon telah berkomitmen untuk menjadi orang tua asuh stunting dimana kita bekerjasama dengan BKKBN untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga stunting khususnya di Kota Ambon ini," ucapnya.

Di Kota Ambon sendiri angka prevalensi balita stunting pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 21,8 persen dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 20,1 persen. Tetapi, secara keseluruhan di Provinsi Maluku mengalami penurunan prevalensi stunting sebesar 1,7 persen dimana tahun 2019 sebesar 30,4 persen menjadi 28,7 persen di tahun 2021 kemarin.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengatakan bahwa fokus penanganan stunting dapat dilakukan sedini mungkin yaitu kepada remaja-remaja putri yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga.

"Stunting bukan hanya soal balita saja, tetapi remaja-remaja putri yang akan menjadi ibu rumah tangga juga perlu diperhatikan mulai dari meminum tablet tambah darah hingga diberikan asupan yang bergizi sehingga nantinya melahirkan anak-anak yang bebas stunting," ujarnya.

Selain masalah gizi, sanitasi air bersih dan lingkungan yang bersih juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan angka stunting di Indonesia melalui program bantuan stimulan perbaikan sanitasi.

"Daerah kumuh sekarang menjadi perhatian penting Bapak Menko PMK bersama Bapak Menteri PUPR untuk bisa merangsang pertumbuhan sanitasi dengan mitra-mitranya di daerah," tuturnya.

Deputi Agus juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling bahu-membahu mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

"Marilah kita semua saling bahu-membahu untuk mengentaskan stunting ini. Jika stunting ini bisa kita atasi bersama maka anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa dapat mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045," jelas Deputi Agus.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement