REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah wacana kenaikan BBM bersubsidi direalisasikan, kini muncul usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar daya listrik 450 volt VA yang lazim digunakan golongan masyarakat tidak mampu, dihapus bertahap. Atas usulan tersebut, DPD RI meminta, pemerintah menolak tegas usulan ini karena akan semakin menambah beban rakyat.

Anggota DPD RI Fahira Idris menilai, upaya penghapusan bertahap rumah tangga pengguna daya listrik 450 VA yang notabene rakyat kecil, akan diminta beralih ke daya listrik 900 VA, hanya akan menambah beban rakyat. Karena itu ia meminta Kementerian ESDM menolak usulan ini.

"Di mana sensitivitas kita sehingga muncul usulan seperti ini. Saya minta Pemerintah tegas menolak usulan ini, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk kedepannya," kata Fahira, Sabtu (17/9/2022).

Fahira mengungkapkan, saat ini pentingnya sensitivitas bagi pejabat publik baik yang berada di legislatif maupun eksekutif dalam mengeluarkan pendapat atau usulan kebijakan. Apalagi usulan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Dan usulan agar daya listrik 450 VA dihapus dan sebagai gantinya akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA termasuk yang tidak sensitif. Apalagi alasannya karena terjadi over supply listrik PLN. Maka usulan kebijakan itu sangat tidak tepat untuk saat ini dan untuk kedepannya. 

"Saat ini, rakyat masih mumet dan resah karena BBM bersubsidi naik. Ini muncul lagi usul daya listrik 450 VA dihapus dan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA," ujar Fahira.

Menurut dia, persoalan over supply listrik PLN, terjadi karena pemerintah terus memaksakan pembangunan PLTU baru adalah ketidakcermatan pemerintah, jangan dilimpahkan ke rakyat. Pemerintah harus cari jalan keluar persoalan over supply listrik ini. "Jangan rakyat ikut ditarik-tarik,” katanya.

Fahira mengungkapkan, tidak bijak jika setiap ada program Pemerintah yang menjadi persoalan karena menjadi beban keuangan negara atau APBN solusinya selalu dilimpahkan ke rakyat. Misalnya kebijakan menaikan harga BBM, karena dinilai subsidi BBM tidak tepat sasaran.

Salah satunya, papar dia, dikarenakan pemerintah belum merampungkan aturan teknis ketentuan kelompok masyarakat. Siapa saja yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

“Sekali lagi saya meminta Pemerintah tegas menolak usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk ke depannya. Golongan masyarakat tidak mampu masih membutuhkan daya listrik 450 VA karena sangat membantu meringankan pengeluaran," tegasnya.

Terkait oversupply listrik yang terjadi saat ini dan menjadi beban keuangan negara, menurut dia, tidak ada hubungannya sama sekali dengan rakyat. "Maka pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mencari solusi atau jalan keluarnya persoalan oversupply ini,” ucap Senator Jakarta ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika