Selasa 20 Sep 2022 05:40 WIB

Pengamat: Penyaluran BLT Langkah Tepat Jaga Ancaman Inflasi

Pengamat menilai penyaluran BLT juga jadi cara cegah kenaikan warga miskin

Warga memperlihatkan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) saat penyaluran di Kantor Kelurahan Campurejo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022). Pemerintah daerah setempat menggunakan seluruh kantor kelurahan sebagai tempat menyalurkan BLT BBM dan membagi waktu penerimaan dari pagi hingga sore guna meminimalisir kerumunan.
Foto: ANTARA/Prasetia Fauzani
Warga memperlihatkan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) saat penyaluran di Kantor Kelurahan Campurejo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022). Pemerintah daerah setempat menggunakan seluruh kantor kelurahan sebagai tempat menyalurkan BLT BBM dan membagi waktu penerimaan dari pagi hingga sore guna meminimalisir kerumunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka memitigasi dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satunya lewat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi BBM.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menerangkan bahwa penyaluran bantalan sosial yang kini terus digencarkan pemerintah sudah sangat tepat. Tujuan utamanya adalah menjaga agar ancaman inflasi tidak terlalu berdampak berat dengan keterjagaan daya beli masyarakat.

“Besaran mau berapa saja tetap bisa kurang, kan tujuan pemerintah memberikan bantuan agar yang miskin tidak bertambah miskin,” ucapnya.

Meski begitu, dirinya mengimbau agar benar-benar ada pemantauan data terkait penerima manfaat supaya kebijakan tersebut menjadi lebih optimal.

"Penyaluran Bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima Bansos, sehingga lebih produktif," ungkap Agus.

Sementara itu mantan Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih meyakini kebijakan penyesuaian harga BBM ini bukanlah sebuah kebijakan yang tiba-tiba dilakukan begitu saja oleh pemerintah, sehingga sangat tidak relevan jika ditolak tanpa ada kajian yang jelas.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan itu merupakan langkah terakhir yang memang sudah dipikirkan dengan sangat matang dan terpaksa harus diambil tanpa ada jalan lain.

Pasalnya, penyesuaian harga BBM bersubsidi yang diresmikan pemerintah sangat berkorelasi dengan menjaga kekuatan fiskal nasional karena sejauh ini APBN terus saja terbebani.

Padahal ketika APBN bisa dilonggarkan, maka akan menjadi sangat bermanfaat untuk dialokasikan untuk hal lain yang lebih produktif sifatnya, termasuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional pascapandemi Covid-19.

Bukan hanya itu, namun memang nyatanya setelah resmi menyesuaikan harga BBM, pemerintah segera berfokus untuk melakukan mitigasi dampaknya pada masyarakat rentan, sehingga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah untuk rakyat.

Menurut Sri Adiningsih, hal tersebut merupakan keharusan bagi pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.“Tapi yang penting ketika terjadi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui bantuan tunai. Sebab penyesuaian harga BBM pasti berdampak terhadap kenaikan harga,” ucapnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement