REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menanggapi video dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief yang mengaku mendapatkan informasi, Pilpres 2024 akan diatur hanya diikuti dua calon presiden (capres). Menurutnya, pernyataan tersebut sangat berlebihan dan tanpa bukti.
"Pertanyaan akhir saya kepada Andi Arief, keteladanan seperti apa yang akan ditunjukkan kepada masyarakat, jika Demokrat dalam hal ini terus-menerus membombardir hoaks kepada masyarakat," ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Sebelum video Andi Arief tersebut, juga beredar pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyampaikan adanya skenario di Pemilu 2024. Padahal, pernyataan elite partai berlambang bintang mercy itu tidaklah terjadi.
"Karena apa yang disampaikan oleh Pak SBY dan Andi Arief itu semua tidak pernah terjadi. Dan fakta Mbak Puan itu selalu berkunjung silaturahmi sudah ke tiga ketum parpol dan akan terus silaturahim kepada semua ketum parpol," ujar Said.
"Konteksnya kan kalau membangun bangsa harus bersama, tanpa rasa saling curiga. Nah kalau elite saling curiga dan dilempar ke publik, tontonan ini sangat tidak menarik bagi masyarakat dan sungguh tidak mendidik," sambung Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Kendati demikian, ia menyebut bahwa pernyataan SBY dan Andi Arief tak akan memengaruhi silaturahim politik yang akan dipimpin oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani nanti. Pasalnya, Puan telah mendapatkan tugas dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melakukan safari politik ke semua partai.
"Tidak akan mengganggu kunjungan Mbak untuk silaturahim, karena itu adalah tugas dari Ketum Bu Mega. Kami ingin membangun suasana yang kondusif menjelang Pemilu 2024, bukan membombardir hoaks pernyataan yang mendiskreditkan antarpihak," ujar Said.
Diketahui, terdapat video yang menampilkan Andi Arief mengekelaim mendapatkan informasi bahwa Pemilu 2024 akan diatur hanya diikuti dua capres. Andi mengatakan, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan maupun Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bisa saja tidak bisa maju sebagai capres.
Tidak hanya Gubernur Anies, menurut Andi, tiga ketua umum yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Baru (KIB) juga berpotensi dikriminalisasi. Tiga partai yang masuk KIB adalah Golkar, PAN, dan PPP.
"Kenapa dua calon Pak Presiden? Kan ada Anies ada Ganjar. 'O, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau tidak nurut tinggal masuk penjara aja gitu'. Jahat bukan?" ujar Andi membagikan informasi rahasia itu kepada warganet.
Menurut Andi, PDIP sudah pasti akan mengajukan Ketua DPR Puan Maharani sebagai capres. Sehingga, Ganjar pasti tidak ada opsi maju dari partai moncong putih.
"Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani. Lha kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin, pimpinan partainya diancam ya itu yang tidak boleh. Oh ya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani memang, semua ditangkapin saja, hee. Ya itu kan?" kata Andi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika