REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mess Cenderawasih di Jalan KH Mas Mansur Tanah Abang Jakarta Pusat dan beberapa mess seperti di Kepu Selatan, Kali Baru dan Tanah Tinggi, yang juga berlokasi di Jakarta Pusat, memiliki nilai historis politik yang tak dapat dipisahkan dengan proses penyatuan Irian Barat ( Irian Jaya) atau Papua dengan NKRI. Makanya, kalau kini akan dilakukan pengosongan oleh pihak pemerintah jangan lakukan dengan semena-mena.
''Kalau hendak mess itu oleh pihak Pemda Papua, maka lakukanlah dengan dialog. Jangan semena-mena mengerahkan Satpol PP dari Pemda DKI dan Papua. Ingat di mess itu tinggal sekitar 1000 orang. Mereka adalah anak cucu pejuang integrasi Papua ke Indonesia. Jangan seenaknya gusur seolah tak menghargai jasa nenek moyang mereka kepada Indonesia,'' kata pengamat masalah Papua, Frans Maniagasi, di Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Maniagasi menegaskan, asal usul mess mess Cenderawasih dan mess berbgai mess Papua lain di Jakarta itu berasal dari pasca proses penyatuan Irian Barat di Jalkarta. Mess itu dahulu dihibahkan oleh Presiden RI Ir Soekarno atas nama negara.
''Maka, sekali lagi saya ingatkan, kalau hari ini ada upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk menggusur mess dan dialih fungsikan menjadi lokasi bisnis oleh investor yang akan memanfaatkan lahan tersebut maka sebaiknya dipikirkan dan dipertimbangkan nilai - nilai historis politiknya itu,'' ujarnya.
Artinya, lanjut Maniagasi, buka menggusur tempat yang memiliki nilai sejarah perjuangan sebagai bagian dari pembebasan Irian Barat semata – mata karena kepentingan kapitalisme hanya untuk memperoleh keuntungan dan dibagikan kepada Pemda Provinsi Papua guna menambah kas daerah, maka tanpa disadari juga atas nama negara telah menggusur nilai – nilai perjuangan dan kebangsaan. " Hbila hendak al itu juga berdimensi melakukan penggusuran mess Cenderawasih di Tanah Abang perlu menjadi pemikiran dan pertimbangan kita bersama terutama pihak – pihak terkait."
Maniagasi lebih lanjut mengatakan, buki bahwa mess itu terkait dengan soal eksistensi sejarah integrasi Papua ke Indonesia ini ditunjukkan dengan prasasti yang menandai peresmian mess Cenderawasih tersebut. Di prasasti itu ada kalimat: Dipersembahkan kehadapan Rakyat Indonesia yang berasal dari Irian Barat. oleh Sekretariat Kordinator Urusan Irian Barat Wakil Perdana Menteri Sutjipto ( Jakarta, 17 September 1964).
"Perlu diketahui bahwa kantor Sekretariat Bersama Urusan Irian Barat ( Sekber) yang saat itu ternyata bertempat di kawasan yang sekarang dijadikan ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Kantor DPP PDIP dijalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat,'' kata Manigasi kembali.
Menurut Manigasi, tugas dan fungsi dari kantor Sekber Irian Barat pada masa itu adalah menyeleksi setiap orang yang akan bertugas ke Papua melalui proses seleksi dan skrening yang selektif dan ketat. Orang – orang yang didatangkan dari luar Papua selain sesuai kebutuhan dan tapi juga memiliki profesionalisme dan berintegratas untuk bekerja dan melayani di Papua.
Kala itu, ungkap Manigasi, tenaga – tenaga kerja itu seperti guru, pegawai negeri, dokter, perawat, dan banyak lagi tenaga – tenaga sukarelawan yang benar – benar hendak bekerja dan mengabdi di Papua. Sebaliknya mess mess yang dihibahkan oleh Presiden Soekarno tidak hanya diperuntukkan untuk para pejuang tapi juga orang – orang Papua yang ditempatkan bekerja dikantor – kantor kementerian termasuk para pemuda dan pelajar yang memperoleh tugas belajar di Jakarta dan dikota – kota studi lain di Jawa.
"Jadi pemerintahan Presiden Soekarno menanamkan dan menumbuhkan rasa kebangsaa dalam rangka nation building ke Indonesiaan baik bagi Orang – orang Papua maupun masyarakat Indonesia terhadap Papua atau Irian Barat pada awal integrasi."
Dalam konteks itu, kata Maniagasi, yakni diawal penyatuan Papua – Presiden Soekarno dan Pemerintahannya benar – benar menunjukan niat dan perhatian yang serius dan sungguh – sungguh kepada Orang Papua, terlepas dari ada yang berpendapat lain dalam merespons politik Soekarno.
"Jadi mess Cenderawasih itu dapat dilihat dari dua perspektif yaitu simbolik sebagai lambang yang tak hanya dipandang semata – mata dari aspek fisik dan asset bangunannya yang hari ini hendak ditransaksionalkan dan dikomersialkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka upaya menambah pundi pundi kas daerah (APBD) saja,'' tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika