REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih pada Rabu (2/11/2022) menuduh Korea Utara secara diam-diam mengirimkan peluru artileri ke Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan, Washington yakin Korea Utara berusaha membuat pengiriman senjata itu tampak seolah-olah dikirim ke negara-negara di Timur Tengah atau Afrika Utara.
Namun Kirby menolak untuk memberikan perkiraan spesifik tentang jumlah amunisi yang dikirim untuk mendukung upaya Rusia. Menurut Kirby, Washington masih memantau apakah pengiriman itu telah tiba di Rusia.
"Korea Utara secara diam-diam memasok amunisi ke Rusia, tetapi kami masih memantau untuk menentukan apakah pengiriman benar-benar diterima," ujar Kirby.
Gedung Putih mengungkapkan, intelijen Amerika Serikat telah mendapatkan informasi bahwa Kementerian Pertahanan Rusia sedang dalam proses pembelian jutaan roket dan peluru artileri dari Korea Utara untuk pertempura di Ukraina. Temuan itu muncul setelah pemerintahan Presiden Joe Biden pada Agustus mengatakan, militer Rusia menerima pengiriman ratusan drone buatan Iran untuk digunakan di medan perang di Ukraina.
Pemerintahan Biden mengatakan, Iran juga telah mengirim personel ke Krimea yang dikuasai Rusia untuk memberikan dukungan teknis pada pengoperasian pesawat tak berawak. Para pejabat Iran membantah bahwa mereka memberikan drone atau dukungan lain ke Rusia.
Korea Utara telah berusaha untuk mempererat hubungan dengan Rusia. Korea Utara telah menunjukkan keinginan mengirim pekerja konstruksi untuk membantu membangun kembali wilayah yang diduduki Rusia di timur Ukraina.
Duta Besar Korea Utara untuk Moskow telah bertemu dengan utusan dari dua wilayah separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas, Ukraina. Mereka menyatakan optimisme tentang kerja sama di bidang migrasi tenaga kerja.
Pada Juli, Korea Utara menjadi satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk, setelah Suriah dan Rusia. Korea Utara bersekutu dengan Rusia atas konflik di Ukraina.
Ekspor senjata Korea Utara ke Rusia akan menjadi pelanggaran terhadap resolusi PBB yang melarang negara itu mengekspor atau mengimpor senjata dari negara lain. Kemungkinan pengiriman pekerja ke wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina juga akan melanggar resolusi PBB, yang mengharuskan semua negara anggota untuk memulangkan semua pekerja dari Korea Utara pada 2019.