REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Panglima TNI yang baru Laksamana Yudo Margono menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Jumat (2/12/2022). Yudo mengatakan, terdapat empat program prioritas mewujudkan visi TNI yang patriot.

Pertama, mengakselerasi pembangunan SDM TNI yang unggul dalam setiap penugasan. Hal itu dilandasi profesionalisme dan jiwa yang tangguh dari prajurit-prajurit TNI. Yudo mengungkapkan, visi ini sama seperti visinya menjalani jabatan sebagai KSAL karena sumber daya manusia TNI mendapatkan prioritas paling utama program. "Karena ini merupakan modal dasar dalam pembangunan TNI," kata Yudo.

Kedua, meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan yang ada di TNI baik personel maupun alutsista. Sehingga, TNI nantinya memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi dan senantiasa siap untuk digerakkan kapanpun sesuai kebutuhan.

Ketiga, memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasi melalui Kogabwilhan. Kogabwilhan merupakan efektivitas, sehingga nantinya kogap-kogap pilihan menjadi pelaksana tugas Panglima TNI dalam melaksanakan operasi.

"Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakan kedaulatan," ujar Yudo.

Yudo Margono diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai Panglima TNI. Hal itu ditegaskan melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan pada Senin (28/11/2022) kemarin.

Komisi I DPR memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Panglima TNI mulai hari ini. Sedangkan, untuk agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka fit and proper test rencananya digelar Sabtu (3/12/2022) besok.