REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka kepada publik tentang kabar lelang Kepulauan Widi di Halmahera Selatan. Muhaimin menuturkan, kabar mengenai adanya perjanjian akselerasi pengembangan gugus Kepulauan Widi harus disampaikan secara detail disampaikan ke publik.
Apalagi, yang melakukan akselerasi itu pihak ketiga atau pihak swasta. "Jelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi," kata Muhaimin, Kamis (8/12/2022).
Ia mengatakan, semua kerja sama dengan pihak luar menyangkut kedaulatan wajib diketahui publik dan tidak boleh disembunyikan. "Kalau ternyata tidak sesuai aturan, apalagi sampai benar terjadi lelang pulau itu, pemerintah harus tegas dong. Bukan cuma menjaga, tapi harus memberdayakan seluruh wilayah kita agar memiliki nilai manfaat bagi bangsa," ujar Muhaimin.
Muhaimin juga mendorong pemerintah bersama aparat-aparat terkait untuk menelusuri terkait lelang Kepulauan Widi melalui situs penjualan real estate asing itu. Kemudian, pemerintah perlu memastikan validitas informasi tersebut.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, jika pulau-pulau itu dilelang dan dikonversi menjadi obyek pariwisata dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan serta memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistemnya. Ia menyarankan, Kepulauan Widi sebaiknya dibiarkan secara alami. Apalagi, ia mengatakan, Kepulauan Widi banyak dikenal akan hutan hujan, hutan bakau dan terumbu karang.
Selain itu, ia mengatakan, kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada dalam garis pangkal kepulauan Indonesia aset besar bangsa sehingga tidak boleh sedikitpun dimiliki bangsa lain, termasuk Kepulauan Widi. Muhaimin mendorong pemerintah memastikan seluruh wilayah di NKRI terjaga baik dan tidak jatuh ke asing.
Sebelumnya, warganet membicarakan tentang 100 pulau tropis Kepulauan Widi di Halmahera Selatan akan dilelang. Rencana itu dipublikasi situs Sotheby's Concierge Auctions, New York, Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika