Senin 12 Dec 2022 11:46 WIB

KPK Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi Kasus Suap Hakim Agung

Hasbi Hasan diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi berupa suap di MA.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Panitera Pengganti pada Kamar Pidana MA RI yang juga Asisten Hakim Agung GS, Prasetio Nugroho memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/11/2022). KPK menetapkan tiga orang tersangka baru kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung termasuk Hakim Agung Gazalba Saleh. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Panitera Pengganti pada Kamar Pidana MA RI yang juga Asisten Hakim Agung GS, Prasetio Nugroho memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/11/2022). KPK menetapkan tiga orang tersangka baru kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung termasuk Hakim Agung Gazalba Saleh. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI Hasbi Hasan sebagai saksi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di MA yang menjerat tersangka hakim agung Gazalba Saleh (GS).

"Hari ini, Hasbi Hasan diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung untuk tersangka GS di Kantor KPK RI, Jakarta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Selain Hasbi, tambah dia, KPK juga memanggil satu orang saksi lainnya, yakni wiraswasta Dadan Tri Yudianto. Sebelumnya, pada Kamis (8/12), KPK telah menahan Gazalba sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA itu.

Penahanan dilakukan setelah KPK memanggil Gazalba untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka kasus tersebut. Selain Gazalba, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Prasetio Nugroho (PN) selaku Hakim Yustisial/Penitera Pengganti pada Kamar Pidana dan asisten Gazalba serta Redhy Novarisza (RN) selaku staf Gazalba.

Ketiganya merupakan pihak penerima suap dalam kasus itu. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima ialah Sudrajad Dimyati selaku Hakim Agung, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH) serta dua PNS MA yakni Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).

Sementara itu, tersangka selaku pemberi suap yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) sebagai pengacara serta dua pihak swasta/debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement