REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Hakim di Pengadilan Tinggi London akan memutuskan pada Senin (19/12/2022), rencana pemerintah Inggris untuk mengirim pencari suaka ke Rwanda secara sah. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mempertaruhkan masa depannya untuk menghentikan sejumlah kedatangan migran di kapal kecil.
Melalui kesepakatan yang dicapai pada April, Inggris bertujuan untuk mengirim puluhan ribu migran yang tiba di pantainya secara ilegal sejauh lebih dari 6.4000 km ke Rwanda. Penerbangan deportasi pertama yang direncanakan telah diblokir pada Juni oleh perintah menit terakhir dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR).
Keabsahan strategi tersebut kemudian ditentang oleh tinjauan yudisial di Pengadilan Tinggi London. Hakim Jonathan Swift dan Clive Lewis diperkirakan akan menyampaikan putusan pada pukul 10.30 waktu setempat.
Jika putusan pengadilan memenangkan pemerintah Inggris, ini tidak berarti penerbangan dapat langsung lepas landas. Kemungkinan banding lebih lanjut di pengadilan Inggris dan perintah ECHR yang diberlakukan selama musim panas mencegah deportasi langsung sampai penyelesaian tindakan hukum di Inggris Raya masih berlanjut.
Dalam salah satu pengumuman kebijakan utama yang pertama, Sunak menetapkan strategi untuk menekan imigrasi ilegal. Dia mengatakan, ingin memulai kembali penerbangan ke Rwanda meskipun ditentang oleh anggota parlemen di semua partai politik utama, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan bahkan Raja Charles III.
Perdana menteri berada di bawah tekanan yang meningkat dari anggota parlemennya sendiri dan masyarakat untuk menangani para pendatang. Angka resmi pemerintah menunjukkan, lebih dari 40 ribu orang telah tiba dari Prancis tahun ini. Banyak yang melakukan perjalanan dari Afghanistan atau Iran atau negara-negara lain yang menderita perang melakukan perjalanan melintasi Eropa dan ke Inggris untuk mencari suaka.
Pengacara yang bertindak untuk pencari suaka dari negara-negara termasuk Suriah, Sudan, dan Irak, serta badan amal dan staf Pasukan Perbatasan memberikan penjelasan kepada Pengadilan Tinggi dalam dengar pendapat tahun ini. Dia menegaskan kebijakan pemerintah Rwanda tidak manusiawi dan tidak mematuhi konvensi hak asasi manusia.
Mereka mengatakan, negara yang catatan hak asasi manusianya sedang diperiksa itu tidak memiliki kapasitas untuk memproses klaim. Ada risiko beberapa migran dapat dikembalikan ke negara asalnya, mengutip kekhawatiran yang diajukan oleh pejabat pemerintah sendiri.
Inggris mengatakan strategi deportasi Rwanda akan membantu mencegah para migran melakukan perjalanan berbahaya melintasi Selat dan akan menghancurkan model bisnis jaringan penyelundupan manusia. Pendukung kesepakatan Rwanda mengatakan bahwa pengiriman migran ke negara itu akan mengurangi kepadatan di pusat-pusat pemrosesan dan memberikan rumah bagi pengungsi.
Namun, sejak kebijakan tersebut diumumkan, puluhan ribu orang terus berdatangan di Inggris. Hingga saat ini Rwanda hanya mendirikan satu asrama untuk menerima kedatangan dari Inggris, dengan kapasitas sekitar 100 orang, mewakili 0,35 persen dari semua migran yang tiba di Inggris menggunakan perahu kecil tahun lalu.
Strategi ini didasarkan pada program pengiriman migran Australia ke Papua Nugini dan Nauru untuk diproses. Di bawah perjanjian dengan Rwanda, siapa pun yang dinilai telah memasuki Inggris secara ilegal berhak untuk dideportasi, kecuali anak di bawah umur tanpa pendamping. Orang yang dideportasi yang diberikan perlindungan oleh pemerintah Rwanda akan memenuhi syarat untuk tinggal di sana tetapi tidak diizinkan untuk kembali ke Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika