REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Ahad (25/12/2022) meminta Jepang untuk "mengarahkan hubungan bilateral dari perspektif strategis" setelah para pemimpin kedua negara pada November sepakat untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan hubungan.
Wang mengatakan dalam pidato daringnya di simposium Beijing bahwa penting bagi kedua negara tetangga Asia itu "untuk menghindari kemunduran dan kegagalan, berpandangan jauh ke depan dan berwawasan ke depan" dalam hubungan mereka setelah China dan Jepang memperingati 50 tahun normalisasi hubungan bilateral pada September.
Di Amerika Serikat, Wang mengatakan bahwa Beijing telah dengan tegas menolak "kebijakan Washington yang keliru tentang China", di mana AS "dengan keras kepala terus melihat China sebagai pesaing utamanya dan terlibat dalam blokade, penindasan, dan provokasi yang terang-terangan".
Menlu Wang Yi pun menegaskan kembali pertanyaan tentang Taiwan adalah "inti dari kepentingan utama China" dan "garis merah yang tidak boleh dilanggar" dalam hubungan China-AS.
Menanggapi kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus, terlepas dari "peringatan keras" China, Beijing telah mengambil "langkah tegas dan jelas" dan "sangat mencegah adanya unsur-unsur anti China di Amerika Serikat dan upaya memaksa 'kemerdekaan Taiwan'," kata Wang.
China, yang memandang Taiwan sebagai miliknya, mengadakan latihan militer besar-besaran di dekat pulau itu dan menghentikan kerja sama dengan Washington di berbagai bidang, termasuk kerja sama penanganan perubahan iklim dan pertahanan.
"Langkah-langkah itu sepenuhnya menunjukkan keinginan kuat kami dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional," ujar Wang.
Dalam pertemuan di sela-sela KTT G20 pada November di Bali, Indonesia, Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden sepakat untuk mengelola perbedaan secara efektif dan memajukan kerja sama praktis.
Oleh karena itu, Wang mendesak Washington untuk "memupuk suasana yang menguntungkan untuk komunikasi dan kerja sama kedua negara".
Mengacu pada pelonggaran besar-besaran kebijakan "nol-COVID" China pada awal Desember, Wang mengatakan pihaknya telah "membawa tahap baru dalam respons pandemi" dan mengindikasikan negara itu akan melonggarkan kontrol perbatasannya yang ketat.
"Kami menganggap perlu untuk lebih memfasilitasi aliran masuk dan keluar warga antara China dan negara lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika