REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono bertandang ke Balai Kota DKI Jakarta bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kamis (9/2/2023). Dalam pertemuan itu, mereka menyikronkan data masyarakat Jakarta dengan harapan diantaranya data angka kemiskinan ekstrem di Ibu Kota bisa turun.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta per Maret 2022 sebesar 0,89 persen. Angka tersebut naik 0,29 persen dibandingkan dengan tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun sebelumnya di angka 0,6 persen. Adapun indikator seseorang dikategorikan miskin esktrem adalah jika pendapatan per hari berada di bawah Rp11.633/orang per hari atau Rp 348.990/orang per bulan.
"Yang dibahas tadi, BPS bisa back up DKI terkait data-data. DKI sudah mengirimkan data Regsosek (registrasi sosial ekonomi) di bulan Desember, hari ini menyinkronisasikan kebijakan-kebijakan dari data yang kami kirim. Kepala BPS beri briefing, termasuk mengarahkan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jakarta," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Heru mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah data yang bisa disinkronkan dengan data BPS, sejalan dengan berbagai program yang dilakukan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Diantaranya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan esktrem (P3KE), dan data Carik.
"DKI punya data by name by address jadi DKI siap menyukseskan regsosek dengan data-data yang ada. Data-data itu digabung dan dikirim ke BPS untuk didata dan diteliti. Gunanya bagi Pemda hasil dengan BPS banyak untuk ketepatan pemberian bantuan sosial, pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), serta sembako. Ada kaitannya dengan miskin ekstrem, kaitannya dengan stunting," jelasnya.
Heru menekankan, dengan adanya data berbagai program yang digalakkan oleh Pemprov DKI Jakarta, diharapkan BPS bisa mengkajinya dan menilai secara lebih komprehensif. Sehingga dia berharap data angka kemiskinan ekstrem di Ibu Kota bisa lebih riil menggunakan data dukungan dari Pemda.
"Selama ini kan mungkin data Pemda belum masuk. Misal terkategori miskin ekstrem padahal orang-orang itu sudah diintervensi BPS, Pemda DKI, sehingga bukan miskin tapi miskin ekstrem," tuturnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, pihaknya sepakat untuk melakukan sinkronisasi data dan memverifikasi data ke lapangan nantinya. Fokusnya adalah memenuhi target Presiden dimana Presiden ingin menghapus target kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen.
"Diharapkan yang miskin ekstrem bisa naik statusnya. Miskin itu juga bisa didata supaya tidak turun lagi menjadi miskin ekstrem. Bisa naik kelas yang miskin ekstem ke miskin," ujarnya.
Menurut penuturannya, data dari Pemprov DKI Jakarta diolah dan akan rampung setidaknya dalam lima bulan ke depan.
"Saat ini angkanya sedang dilakukan pengolahan mungkin baru 50 persen diolah, kami targetkan bulan Juli selesai. Jadi nanti ada data baru yang dipakai, utamanya program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika