REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Desa, Budiman Sudjatmiko meyebut, Indonesia bisa bertahan menghadapi pandemi Covid-19 karena UU Desa. Sebab, beleid itu mengamanatkan program Dana Desa, yang besarannya Rp 1 miliar per desa per tahun.
"Menurut saya, UU Desa seperti mengutip ucapan Pak Luhut Binsar Pandjaitan adalah UU yang memungkinkan kita, Indonesia bertahan. Indonesia bertahan dari pandemi salah satunya karena UU Desa," kata Budiman kepada wartawan saat menghadiri acara Peringatan 9 Tahun UU Desa di Parkir Timur Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad (19/3/2023).
Seiring pandemi yang telah melandai, Budiman berharap Dana Desa mulai digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) desa hingga kebudayaan di desa. Hal itu dimungkinkan karena Dana Desa didesain tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur.
Budiman juga mendorong 10 persen APBN dialokasikan untuk Dana Desa. Dia juga setuju tanggal 15 Januari ditetapkan sebagai Hari Desa. Untuk diketahui, 10 persen APBN dan Hari Desa itu merupakan usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Dia juga mengajak semua pihak untuk menjalankan arahan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri terkait gotong royong membangun desa. "Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Mega bahwa gotong royong adalah kunci untuk membangun dan memajukan desa," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Dalam acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa itu, Budiman diberikan penghargaan sebagai salah satu tokoh pejuang UU Desa. "Saya merasa terhormat atas penghargaan yang telah diberikan kepada saya. Saya percaya bahwa kemajuan desa merupakan tanggung jawab kita bersama," ujar inisiator UU Desa itu.
Apdesi bersama DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) tak hanya memberikan penghargaan kepada Budiman. Mereka juga menobatkan Megawati sebagai tokoh penggerak gotong royong desa.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dinobatkan selaku tokoh nasional penggerak kemandirian desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai tokoh nasional penggerak tata kelola pemerintahan desa. Adapun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur peduli kesejahteraan aparatur desa.