REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta sejalan dengan sikap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengenai isu penolakan timnas Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20 di Indonesia pada 20 Mei-11 Juni 2023, oleh sejumlah kepala daerah dan partai tertentu.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai, sikap Heru sudah benar dengan berkomentar netral. Heru menyerahkan perkara itu kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengajukan diri sebagai tuan rumah saat lelang diadakan Organisasi Sepak Bola Dunia (FIFA).

"Saya pribadi mempertanyakan sikap sejumlah kepala daerah yang menyatakan penolakan di tengah rangkaian Piala Dunia U20 yang sudah berjalan. Kita perlu apresiasi sikap Pj Gubernur DKI, Pak Heru yang menyerahkan urusan ini pada PSSI, beliau lebih bisa menempatkan permasalahan pada porsinya," kata Anggara di Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Anggara mengatakan, kesiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 adalah sebuah konsekuensi yang harus dijalankan karena PSSI sudah ikut bidding pada beberapa tahun lalu. Dia pun mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil peran menawarkan diri agar Jakarta menjadi venue alternatif, minimal untuk lokasi drawing (pengundian) yang batal dihelat di Bali.

"Sebagai ibu kota negara kami mendorong Pemprov DKI Jakarta mengambil peran menawarkan diri sebagai venue alternatif minimal untuk acara drawing yang tertunda. Kalau untuk pertandingannya mungkin harus dicek lagi kesiapannya," terang cucu Perdana Menteri ke-8 RI, Ali Sastroamijoyo tersebut.

Anggara menuturkan, atlet Israel sebenarnya sudah beberapa kali bertanding di Indonesia. Sehingga, ia menyangsikan sikap sebenarnya para kepala daerah yang bersikap menolak timnas Israel bermain di Indonesia.

"Faktanya atlet Israel sudah pernah beberapa kali berlaga di Indonesia contohnya di kejuaraan BWF, kejuaraan dunia panjat tebing dan sebagainya. Ini memperlihatkan bahwa ajang-ajang olahraga ini tidak ada kaitan dengan sikap politik kita," tuturnya.

Anggara pun meminta para kepala daerah untuk menahan diri agar tidak mempolitisasi masalah tersebut karena bukan ranahnya. "Saya pikir pertama-tama karena urusan diplomasi bukan wewenang pemerintah daerah. Risikonya besar jika kita batal jadi tuan rumah, akan mempertaruhkan nama baik bangsa juga," ujar Anggara.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi terkait banyaknya tokoh dan elite partai politik (parpol), yang menolak kehadiran timnas Israel untuk bermain di Indonesia. Hal itu karena Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 20 Mei-11 Juni 2023.

Salah satu pihak yang menolak dengan kencang kehadiran timnas Israel adalah DPD PDIP DKI Jakarta. Heru meminta masalah itu ditanyakan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). "Itu urusan PSSI," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Senin (27/3/2023).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menanggapi sikap resmi DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta yang menolak kehadiran tim nasional (timnas) Israel dalam Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung di Indonesia. Menurut dia, penolakan tersebut terjadi karena sikap Israel terhadap Palestina.

"Ya itu betul sikap resmi partai dan kami minta kepada Pemprov DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar bisa melakukan penolakan terkait hal tersebut," kata Gembong saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta pada Ahad (26/3/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika