REPUBLIKA.CO.ID, TE ALVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda rencana perombakan yudisial yang memuat perubahan aturan peradilan. Namun dia berjanji untuk meloloskan paket itu melalui parlemen dengan satu atau lain cara.

Jalan yang akan ditempuh pemerintahan Netanyahu dalam mencapai tujuan dalam perombakan peradilan tidak akan mudah. Mereka menghadapi tembok oposisi yang belum pernah dihadapi sebelumnya dalam karir politik tiga dekade.

Selama hampir tiga bulan, ratusan ribu orang telah berulang kali turun ke jalan pekan demi pekan. Mereka berdemonstrasi menentang rencana tersebut dengan melumpuhkan jalan raya utama dan jalan-jalan kota lainnya karena upaya pemerintah dinilai mendorong negara menuju kediktatoran.

Para pemimpin bisnis dan petugas keamanan yang berpengaruh pun menentangnya. Serikat pekerja utama Israel mengumumkan pemogokan umum.