REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengecam keras atas pernyataan ancaman yang disampaikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin. Dalam ancamannya, dia akan menghalalkan darah semua warga Muhammadiyah. 

"Pernyataan tersebut sangat tidak pantas disampaikan oleh ASN. Apalagi, ASN tersebut bekerja di lembaga penelitian seperti BRIN Mereka kan bekerjanya sebagai ASN. Mestinya, bekerja secara profesional. Tidak memihak pada satu paham keagamaan atau kelompok organisasi." keluh Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa (25/4).

Menurut Saleh, ancaman yang disampaikan itu sangat menodai kerukunan umat beragama. Banyak warga negara yang merasa was-was, khawatir, bahkan takut. Menghalalkan darah itu sama dengan ancaman membunuh. Itu tentu pernyataan yang sangat serius dan berbahaya.

"Mestinya, ini bukan delik aduan. Kalau ada ancaman membunuh seperti ini, aparat penegak hukum (APH) harus segera melakukan langkah antisipatif. Paling tidak, pelakunya diamankan terlebih dahulu, diperiksa dasar dari pernyataannya," kata Saleh. 

Di Indonesia, menurut Saleh berbeda agama itu biasa, semua saling menghormati. Semua hari besar umat beragama dirayakan dengan baik. Dijadikan hari libur bersama. Jika berbeda agama saja bisa saling menghormati, kenapa yang hanya berbeda metode penentuan 1 Syawal malah hampir seperti mau perang? 

"Perbedaan itu malah bukan hanya sekali ini terjadi. Sudah puluhan kali dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di negera lain pun ratusan negara merayakan lebaran tanggal 21 April 2023," kata Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut. 

Lanjut Saleh, walaupun AP Hasanuddin telah meminta maaf, APH harus tetap memeriksa yang bersangkutan. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali. Karena itu, penegakan hukum harus diterapkan. Negara harus hadir melindungi seluruh warga negara. Apalagi, warga Muhammadiyah yang telah berkontribusi bagi bangsa ini bahkan sebelum Indonesia merdeka.

"Permintaan maad satu hal. Penegakan hukum hal yang lain. Kalau tidak diproses hukum, besok lusa akan ada orang yang mengulangi lagi. Lalu kalau ribut, dengan enteng meminta maaf. Penegakan hukum kan tidak seperti itu. Harus tegak lurus dan adil bagi semua," tegas Saleh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika