REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Rakyat (Musra) tentang sosok ideal untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan erat kaitannya dengan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
"Dalam perspektif semiotika, bisa saja pernyataan Jokowi mengarah pada sosok Ganjar Pranowo," kata Karyono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Karyono, kriteria pemimpin yang Jokowi sebutkan bisa dimaknai secara eksplisit, implisit, dan semiotika. Jokowi memang tidak eksplisit menyebut nama calon pemimpin yang dia maksud. Oleh karena itu, pernyataan Jokowi bisa dimaknai berlaku untuk siapa pun bakal capres yang ingin maju di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Salah satu indikatornya, misalnya, dari hasil beberapa lembaga survei menunjukkan Ganjar dipersepsikan merakyat," katanya.
Dalam survei SMRC pada Mei 2023, Ganjar Pranowo dinilai unggul dari segi kejujuran dan perhatian kepada rakyat. Bagi pemilih, dua sifat itu harus dimiliki pemimpin yang akan maju sebagai capres.
"Hasil survei tersebut berkorelasi dengan kriteria yang disampaikan Presiden Joko Widodo," kata Karyono.
Saat pidato dalam puncak Musra Indonesia, Ahad (14/5), Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia perlu sosok pemimpin kuat, berani, antikorupsi, bisa merawat demokrasi, memahami kebutuhan rakyat, dan mengerti bagaimana memaksimalkan potensi untuk kemajuan bangsa.
Jokowi pun mengajak masyarakat memilih sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Pernyataan Jokowi itu, menurut Karyono, lebih menekankan pada prinsip dan kriteria seorang pemimpin yang harus peduli pada nasib rakyat. Selain itu, pemimpin juga seharusnya tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi juga turun ke bawah untuk memahami permasalahan konkret yang dihadapi rakyat.
Dia memaknai ucapan Jokowi untuk memilih pemimpin yang memahami berbagai tantangan bangsa, berani membela rakyatnya, dan mampu membawa kemajuan bangsa dan negara.
"Jokowi mengimbau jangan menjadi pemimpin yang elitis, tetapi jadilah pemimpin yang menyatu dengan rakyat," ujar Karyono.
Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika