REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suara Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2024 dinilai masih akan berdampak cukup besar. Survei Indikator Politik Indonesia menemukan dukungan dari Jokowi setidaknya memberikan dampak kenaikan empat persen.
Peneliti Indikator, Burhanuddin mengatakan, Jokowi sebagai bagian dari PDIP memang sudah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Tapi, relawan-relawan Jokowi memunculkan nama-nama capres lain.
Ia menekankan, dukungan Jokowi kepada salah satu kandidat terindikasi mampu meningkatkan elektabilitas kandidat capres tersebut. Jika Jokowi mendukung Ganjar, dukungan ke Ganjar berpotensi menguat empat persen.
Dalam kondisi itu, dukungan kepada capres-capres lain Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan menurun. Kondisi serupa terjadi jika Jokowi mendukung Prabowo, dukungan ke Prabowo berpotensi menguat empat persen.
"Artinya, efek empat persen baik ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto menjadi penting, lagi-lagi dalam situasi tidak ada capres yang dominan," kata Burhanuddin, Kamis (18/5/2023).
Ia menerangkan, untuk simulasi tiga nama dukungan ke Ganjar yang 34,4 persen naik menjadi 38,2 persen setelah didukung Jokowi. Kemudian, turun menjadi 33,7 persen jika Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo.
Hal ini terjadi pula kepada elektabilitas Prabowo yang semula 34,8 persen, naik menjadi 38,3 persen jika mendapat dukungan dari Jokowi. Lalu, turun menjadi 32,9 persen jika Jokowi memberi dukungan ke Ganjar.
"Dukungan Jokowi baik kepada Ganjar dan Prabowo sama-sama memberikan dampak positif pada elektabilitas yang didukung," ujar Burhanuddin.
Burhanuddin menambahkan, mereka memang tidak melakukan survei dengan kemungkinan jika Jokowi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Hal itu tidak dilakukan lantaran tidak ada kode yang disampaikan Jokowi.
Untuk Anies, jika Jokowi mendukung Ganjar, elektabilitasnya turun dari 21,8 menjadi 19,4 persen. Sedangkan, ketika Jokowi memberi dukungan ke Prabowo, elektabilitas Anies turun pula dari 21,8 menjadi 19,0 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika