REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengkritisi sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue di Singapura. Koalisi memandang pernyataan Prabowo tidak sejalan dengan konstitusi sekaligus minim penghormatan HAM. 

"Proposal Pemerintah RI yang disampaikan Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI khususnya Menteri Pertahanan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid selaku bagian Koalisi dalam keterangannya pada Rabu (7/6/2023). 

Keempat bentuk penyelesaian yang ditawarkan Prabowo salah satunya melalui jalan referendum. Koalisi meyakini buruknya tawaran itu mengingat perang Ukraina-Rusia adalah bentuk invasi satu negara ke negara lain yang tidak menghormati prinsip kedaulatan negara. 

"Konsep itu juga jauh dari cermin penghormatan hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan Konstitusi Indonesia," ujar Usman.