REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia atau World Bank menyetujui pinjaman dana sebesar 700 juta dolar AS atau setara dengan Rp 10,5 triliun (kurs Rp 14.988) ke Sri Lanka. Pinjaman ini untuk membantu Sri Lanka keluar dari krisis ekonomi.

"Bank Dunia menyetujui pembiayaan sebesar 700 juta dolar AS guna membantu Sri Lanka," ujar Dewan Direksi Bank Dunia dari laman resminya, dikutip Jumat (30/6/2023).

Dari total 700 juta dolar AS, sebesar 500 juta dolar AS di antaranya atau sekitar Rp 7,5 triliun akan digunakan untuk mendukung reformasi yang membantu meningkatkan tata kelola ekonomi, meningkatkan pertumbuhan dan daya saing, serta melindungi kaum miskin dan rentan. Sementara sisanya 200 juta dolar AS atau sekitar Rp 3 triliun akan digunakan untuk mendukung Sri Lanka dalam memberikan peluang pendapatan dan penghidupan. 

"Ini ditargetkan dengan lebih baik kepada orang miskin dan rentan serta meningkatkan daya tanggap sistem perlindungan sosial," ujarnya.

Pada September 2022, International Monetary Fund (IMF) akan memberikan bantuan keuangan bersyarat sebesar 2,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 43 triliun kepada Sri Lanka. Selama berbulan-bulan, Sri Lanka kekurangan bahan makanan, bahan bakar, dan obat-obat. 

Pemadaman listrik berkepanjangan serta inflasi yang tidak terkendali juga melanda negara tersebut. Adapun kondisi tersebut merupakan akibat krisis valuta asing. 

Inflasi di Sri Lanka menunjukkan kenaikan harga rata-rata hingga 64,3 persen. Krisis akhirnya membuat protes besar pecah di Sri Lanka pada Juli lalu. 

Saat itu, massa yang marah menyerbu kediaman resmi Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Protes tersebut membuat Presiden Sri Lanka melarikan diri ke Singapura dan mengundurkan diri dari jabatannya. 

Masyarakat menumpahkan kemarahannya lantaran kebijakan pemotongan pajak yang tidak berkelanjutan membuat utang pemerintah dan krisis valuta asing tercipta.

Atas dasar permasalahan tersebut, Sri Lanka sudah berada dalam kondisi bangkrut. IMF akhirnya memberikan dana talangannya. Salah satu faktor pendorong lainnya utang Sri Lanka sudah menyentuh angka 51 miliar dolar AS atau setara Rp 759 triliun.

"Sri Lanka telah menghadapi krisis akut ditanggung secara tidak proporsional oleh orang miskin dan rentan," kata IMF.

Adapun tujuan pemberian bantuan ini yaitu guna memulihkan stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan utang. Pernyataan IMF juga menjelaskan keberlanjutan utang dan perjanjian iktikad baik dengan kreditur swasta, diperlukan sebelum pemberi pinjaman dapat memberikan dukungan.

Sri Lanka juga akan menaikkan harga bahan bakar dan listrik lebih dari tiga kali lipat serta menghapus subsidi energi sebagai prasyarat utama dari bantuan IMF.