REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menanggapi adanya dugaan kebocoran data paspor 34.900.867 juta penduduk Indonesia. Informasi terkait kebocoran data paspor itu viral di media sosial (medsos).

Kiai Ma'ruf pun meminta instansi terkait mulai dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) menelusuri sumber dari dugaan kebocoran data paspor mulai dari nomor, nama pemilik, tanggal berlaku paspor, hingga data diri, seperti tanggal lahir, jenis kelamin, dan lainnya.

"Saya kira kebijakan pemerintah. Ketika ada kebocoran itu akan kita telusuri di mana itu sumber kebocorannya," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerja ke Sumatra Selatan, Jumat (7/7/2023).

Kiai Ma'ruf juga mengingatkan saat ini kebocoran data sudah menjadi masalah global, tak hanya Indonesia. Karena itu, dia mengingatkan setiap instansi yang memiliki dan mengelola data memastikan untuk memperketat pengamanannya. Meskipun begitu, Ma'ruf meyakini, setiap lembaga telah memiliki keamanan masing-masing.

"Kita sebenernya sudah melakukan antisipasi-antisipasi tentang kebocoran itu karena itu kita coba teliti di mana sebabnya itu tapi yang jelas kita harapkan semua instansi melakukan pengamanan kemungkinan terjadinya kebocoran itu," ujarnya.

Sebelumnya, Konsultan Keamanan Siber Teguh Aprianto melalui cuitan di akun Twitter menyampaikan sebanyak 34 juta data paspor Indonesia diduga dibocorkan dan diperjualbelikan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Teguh juga mengunggah tangkapan layar sebuah portal yang berisikan jual beli data paspor penduduk Indonesia.

Dia menyebut, pelaku memberikan sampel sebanyak satu juta data. "Buat yang sudah pada punya paspor, selamat karena 34 juta data paspor baru saja dibocorkan dan diperjualbelikan. Jika dilihat dari data sampel yang diberikan, data tersebut terlihat valid. Timestampnya dari tahun 2009-2020," tulisnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika