REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyalurkan anggaran sebesar Rp 57,7 triliun, yang dialokasikan untuk membayar subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak per semester I 2023. Adapun realisasi ini setara dengan pembayaran Rp 9,6 triliun per bulan bagi pengguna subsidi dari bahan bakar minyak.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang operasinya langsung memengaruhi hajat hidup orang banyak. Adanya berbagai hal tersebut, masyarakat tetap dijaga oleh anggaran pendapatan dan belanja dari berbagai guncangan yang terjadi karena ekonomi dunia yang fluktuatif.
"Kita membelanjakan subsidi dan kompensasi (BBM) Rp 57,7 triliun. Ini artinya tiap bulan APBN membayar Rp 9,6 triliun bagi pengguna subsidi dari BBM," ujarnya saat konferensi pers APBN Kita, Selasa (25/7/2023).
Sri Mulyani juga menggelontorkan dana senilai Rp 42,9 triliun untuk membayar subsidi dan kompensasi listrik.
"Artinya 7,1 juta per bulan kita memberikan subsidi kepada para pelanggan listrik, yang selama ini tarifnya masih di bawah biaya listrik dari PLN," ucapnya.
Sementara LPG 3 kilogram, Sri Mulyani menganggarkan dana sebesar Rp 32,5 triliun. Artinya, setiap bulan pemerintah mengeluarkan Rp 5,4 triliun untuk membantu masyarakat agar bisa menggunakan LPG 3 kg.
"Selanjutnya ada subsidi bidang perumahan sebesar Rp 344,7 miliar, bagi 84,5 ribu unit rumah," ucapnya.
Sepanjang semester I 2023, kinerja perekonomian domestik dan anggaran pendapatan dan belanja negara masih tetap solid dan kuat di tengah tantangan dan perlambatan ekonomi global. Pendapatan dan belanja negara tumbuh positif, diikuti pembiayaan anggaran yang menurun dan terkendali.
Ke depan pemerintah akan menggali sektor ekonomi dan mengoptimalkan belanja negara untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dinamika global akan terus antisipasi dan mitigasi dampaknya terhadap perekonomian domestik
“Berbagai kebijakan di bidang ekonomi akan terus didukung oleh APBN termasuk melindungi masyarakat, dan bahkan akan ada tambahan bantuan sosial kepada masyarakat yang paling rentan pada tiga bulan ke depan,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika