REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Kementerian Ekonomi Jerman mengatakan beberapa tahun ke depan negara itu berencana menggelontorkan sekitar 20 miliar euro untuk berinvestasi di industri semikonduktor. Pengumuman ini disampaikan saat tengah meningkatnya kekhawatiran pada kerentanan rantai suplai dan ketergantungan Jerman pada Korea Selatan dan Taiwan untuk cip.
Jerman mampu menarik produsen cip dunia untuk mendirikan pabrik dengan menawarkan subsidi di bawah Undang-Undang Chip Uni Eropa. Undang-undang itu yang bertujuan untuk memperluas pasar cip Eropa menjadi 20 persen dari total pasar dunia pada tahun 2030.
Bulan lalu produsen cip, Intel memaparkan rencana untuk menghabiskan lebih dari 30 miliar euro untuk mengembangkan dua pabrik chip di Magdeburg. Investasi asing terbesar yang pernah ada di Jerman.
Pada Selasa (25/7/2023) Kementerian Ekonomi Jerman mengatakan produsen semikonduktor Taiwan TSMC juga telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di pabrik semikonduktor di Jerman. Kementerian juga sudah melakukan kontak dengan perusahaan tersebut mengenai keputusan investasi.
Sejak tahun 2021, TSMC yang merupakan produsen cip terbesar di dunia sudah berbicara dengan negara bagian Sachsen, Jerman, untuk membangun pabrik fabrikasi di Dresden.
Dari total paket investasinya Intel akan mendapatkan subsidi senilai hampir 10 miliar euro. Sisanya akan diberikan kepada pembuat chip lainnya termasuk Infineon, Globalfoundries dan TSMC.
Kementerian mengatakan dana subsidi akan diambil dari Anggaran Iklim dan Transformasi mulai tahun 2024 dan seterusnya. Kementerian menambahkan mereka hanya dapat memberikan dana untuk proyek-proyek individu setelah mendapat persetujuan Komisi Eropa.
Angka investasi tergantung pada persetujuan dari Komisi Eropa. Meskipun Jerman belum mengungkapkan berapa banyak yang akan diberikan kepada TSMC, GlobalFoundries mengkritik subsidi Berlin kepada saingannya dari Taiwan. Pada Financial Times, CEO GlobalFoundries Thomas Caulfield mengatakan dana ini akan "mendistorsi persaingan" usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika