REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Palestina berharap bisa berkomunikasi dengan Arab Saudi untuk membahas potensi terjadinya normalisasi hubungan dengan Israel. Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki menyatakan hal tersebut, Kamis (3/8/2023).
Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden menyatakan arah normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel kemungkinan sedang dalam proses, menyusul berbulan-bulan upaya AS memediasi keduanya untuk menjalin hubungan diplomatik.
Pejabat dari tiga negara tersebut menyatakan, kesepakatan apa pun sepertinya masih panjang. Banyak Isu yang masih belum bisa diselesaikan termasuk ketegangan situasi di wilayah pendudukan Tepi Barat dan rencana pengembangan program nuklir sipil Saudi.
Namun, bermacam spekulasi mengenai normalisasi hubungan Saudi-Israel menimbulkan kekhawatiran Palestina. Normalisasi kedua negara akan melemahkan dukungan dunia Arab kepada Palestina dan menurunkan harapan terwujudnya negara Palestina merdeka.
"Apa yang kami baca dari berita, Saudi menyampaikan persyaratan berbeda terkait normalisasi," kata Maliki dalam konferensi pers di Ramallah, Tepi Barat. "Salah satu syaratnya adalah berakhirnya pendudukan Israel dan terwujudnya negara Palestina."
Menurut Maliki jika memang demikian maka itu sangat penting. "Saya berharap Saudi akan teguh pada sikapnya itu dan tak goyah oleh tekanan, intimidasi apa pun dari pemerintahan Biden atau kekuatan lainnya," jelasnya.
Saudi, jelas dia, menunjukkan ketertarikan menghidupkan kembali proses perdamaian yang dipimpin Arab. "Namun, tentu kami sangat ingin mendengar dari Saudi, berkoordinasi dengan Saudi," katanya menegaskan.
Saudi bisa mendengarkan dari sisi Palestina langkah-langkah apa yang semestinya ditempuh agar isu Palestina bisa diselesaikan secara tuntas. Maliki menyatakan, Palestina telah dikecewakan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.
Biden dianggap gagal memenuhi janjinya untuk membalikkan keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump yang mengakui Yeruselam Timur sebagai ibu kota Israel. "Apa artinya, mereka menyatakan prioritas mereka bukanlah kami."
Ikuti Whatsapp Channel Republika