REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perwakilan Armenia dan Azerbaijan berselisih dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Rabu (16/8/2023), mengenai nasib 120 ribu orang di wilayah Nagorno-Karabakh yang menurut Armenia diblokade oleh Azerbaijan dan menghadapi kelaparan dan krisis kemanusiaan.
Armenia meminta agar blokade Azerbaijan terhadap Koridor Lachin--satu-satunya jalan yang menghubungkan Nagorno-Karabakh-- bisa kembali diakses. Wilayah itu diklaim sebagian besar penduduknya adalah warga Armenia.
Pihak Armenia mengklaim sejak 15 Juli blokade sepihak oleh Azerbaijan telah menyebabkan penduduknya kekurangan makanan, obat-obatan, dan listrik. Nagorno-Karabakh adalah bagian dari Azerbaijan, tetapi wilayah tersebut dan wilayah substansial di sekitarnya berada di bawah kendali pasukan etnis Armenia.
Wilayah ini pun didukung oleh militer Armenia dalam pertempuran separatis yang berakhir pada tahun 1994. Azerbaijan mendapatkan kembali kendali atas wilayah sekitarnya dalam perang enam minggu dengan Armenia pada tahun 2020.
Dalam perjalanannya, gencatan senjata yang ditengahi Rusia, telah meninggalkan Koridor Lachin sebagai satu-satunya hubungan Nagorno-Karabakh dengan Armenia. Pada pertemuan dewan, banyak negara mendesak Azerbaijan untuk segera membuka kembali jalan tersebut.
Tuntutan itu, merujuk pada perintah dari Mahkamah Internasional, pengadilan tertinggi PBB, dan ke-15 negara mendesak Armenia dan Azerbaijan untuk menemukan solusi diplomatik atas konflik mereka yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.
Dewan Keamanan PBB tidak mengeluarkan pernyataan apa pun, tetapi Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield, yang memimpin pertemuan itu, mengatakan kepada Associated Press setelah pertemuan bahwa "ada pernyataan yang kuat dari semua orang di dewan bahwa Koridor Lakhin harus dibuka kembali." Itu adalah "pencapaian utama," katanya.
Koordinator kemanusiaan PBB Edem Wasornu mengatakan kepada dewan bahwa Komite Palang Merah Internasional, satu-satunya badan kemanusiaan internasional yang memiliki akses ke daerah tersebut, melaporkan pada 25 Juli bahwa mereka tidak dapat mengangkut makanan melalui Koridor Lachin sejak 14 Juni dan obat-obatan sejak 7 Juli.
Wasornu mengatakan bahwa hukum kemanusiaan internasional mewajibkan semua pihak untuk memfasilitasi pengiriman bantuan secara cepat kepada semua orang yang membutuhkan, dan "oleh karena itu sangat penting agar pengiriman bantuan kemanusiaan ICRC dapat dilanjutkan melalui rute yang tersedia."
Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan mengatakan kepada dewan bahwa sebagai akibat dari blokade, tidak ada kegiatan ekonomi di Nagorno-Karabakh. Ribuan orang menganggur, toko-toko kosong dan wanita, anak-anak dan orang tua berdiri dalam antrean panjang untuk dapat membeli roti, buah dan sayuran.
Selain itu, katanya, Azerbaijan telah mengganggu pasokan listrik melalui satu-satunya jalur tegangan tinggi antara Armenia dan Nagorno-Karabakh sejak 9 Januari.
Mirzoyan mengutip laporan dari Luis Moreno Ocampo, mantan jaksa penuntut utama Mahkamah Pidana Internasional, yang mengatakan "ada dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa genosida sedang terjadi" sebagai akibat dari blokade tersebut.
"Kelaparan adalah senjata genosida yang tak terlihat," katanya, seraya memperingatkan bahwa "tanpa perubahan dramatis segera, kelompok orang Armenia ini akan dihancurkan dalam beberapa minggu."
Mirzoyan mengatakan bahwa mencegah bencana semacam itu adalah tugas Dewan Keamanan, yang bertugas memastikan perdamaian dan keamanan internasional.
"Saya percaya bahwa badan terhormat ini, terlepas dari perbedaan geopolitik, memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai badan pencegah genosida, dan bukan sebagai peringatan genosida yang mungkin sudah terlambat," katanya.
Azerbaijan menolak semua tuduhan yang dinilai tak berdasar...
Ikuti Whatsapp Channel Republika