REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Presiden Rusia mengatakan, penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan antarnegara anggota BRICS telah menurun. Dia mengisyaratkan penurunan akan terus berlangsung karena BRICS tengah berupaya menggunakan mata uang nasional untuk perdagangan di antara mereka.

“Tahun lalu (penggunaan dolar AS) hanya 28,7 persen. Kebetulan, dalam KTT ini, kita akan membahas secara perinci seluruh permasalahan terkait transisi ke mata uang nasional di semua bidang kerja sama ekonomi antara kelima negara kita,” ujar Putin saat berpidato secara virtual dalam penyelenggaraan hari pertama KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel), Selasa (22/8/2023), dikutip Anadolu Agency.

Dia menambahkan, proses dedolarisasi ekonomi BRICS yang objektif dan tak dapat diubah kini semakin cepat. Menurut dia, New Development Bank yang dibentuk BRICS sebagai alternatif dari lembaga keuangan Barat memiliki peran besar dalam upaya ini.

Menurut Putin, peran BRICS saat ini sudah diperhitungkan. “Saya ingin menunjukkan bahwa negara-negara BRICS, dengan populasi 3 miliar orang, kini menyumbangkan hampir 26 persen PDB global,” ujarnya.

Dia mengatakan, BRICS juga berada di atas G7 dalam hal paritas daya beli, yang tahun ini diperkirakan sebesar 31,5 persen berbanding 30 persen. Putin menambahkan, selama dekade terakhir, investasi bersama di antara negara-negara BRICS telah meningkat enam kali lipat. Putin menekankan kerja sama antaranggota BRICS didasarkan pada prinsip kesetaraan, dukungan mitra, dan menghormati kepentingan satu sama lain.

Putin tak menghadiri langsung KTT BRICS di Johannesburg, Afsel, menyusul adanya surat perintah penangkapan terhadapnya oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Delegasi Rusia dipimpin Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

Putin sebenarnya telah diundang ke KTT BRICS ke-15 di Johannesburg. Namun pada 17 Maret 2023 lalu, ICC diketahui sudah mengumumkan bahwa mereka menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang. Afsel merupakan anggota ICC dan seharusnya menjalankan surat perintah tersebut.

Isu Dedolarisasi di KTT BRICS

Ikuti Whatsapp Channel Republika