REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan saat ini terjadi kegalauan pada kubu PDIP yang mengusung bakal capres Ganjar Pranowo dan Partai Gerindra yang mengusung bacapres Prabowo Subianto. Kegalauan kedua poros ini menurut Najmuddin disebabkan karena ketidakpastian dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini keuntungan bagi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Karena mereka tidak bergantung kepada endorsement dari Jokowi," kata Najmuddin, Ahad (1/10/20023).
Najmuddin menilai endorsement dari Jokowi tidak menjamin memberikan kemenangan mutlak terhadap capres yang ikut bertarung di Pilpres 2024. Walau hasil survei menunjukkan kepuasan publik terhadap Jokowi 80 persen lebih, Najmuddin melihat justru lebih banyak rakyat Indonesia kecewa terhadap pemerintahan 10 tahun terakhir.
Jokowi kata dia membuat utang RI kian membengkak, pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran serta semakin semrawutnya penegakkan hukum. Sedangkan baik PDIP maupun Gerindra menurut Najmuddin masih percaya capres yang di endorse Jokowi akan mendapatkan suara signifikan pada Pemilu nanti.
"Menurut saya, Megawati dan Prabowo harus memiliki self confidence. Jangan terlalu percaya, tergantung dan mengagungkan Jokowi," ujar Najmuddin.
Hingga saat ini, lanjut Najmuddin, Jokowi masih belum memberikan pertanda pasti siapa capres yang ingin ia menangkan. Di saat bersama PDIP, Jokowi yang juga masih berstatus kader partai banteng memberikan sinyal mendukung Ganjar. Pada kesempatan lain ketika bersama elit Gerindra, ia memberikan sinyal mendukung Prabowo Subianto.
Yang dilihat Najmuddin, Jokowi hanya memainkan politik dua kaki antara Ganjar dan Prabowo untuk membuat dirinya aman pasca lengser dari kursi presiden 2024 nanti. Jokowi ingin dirinya dan juga keluarganya tidak duisik ketika sudah tidak lagi menjadi presiden.
"Ini politik dua kaki Jokowi. Jokowi menggantungkan harapan pada Ganjar atau Prabowo agar pascalengser proyek-proyek mercusuar nya tetap berlanjut. Dan mungkin juga ada masalah terkait hukum," kata Najmuddin menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika