REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan, ketahanan pangan merupakan prioritas utama pemerintah. Menurut Mendag, pemerintah berusaha sekuat tenaga agar Indonesia dapat melakukan swasembada pangan. Hal ini dapat tercapai dengan mendorong peningkatan produktivitas pangan serta mengendalikan dan menjaga stabilitas harga pangan.
"Ketahanan pangan merupakan prioritas utama pemerintah. Agar Indonesia bisa swasembada pangan, diperlukan proses yang panjang. Pemerintah harus hadir untuk mendukung produktivitas petani dengan menyediakan peralatan, bibit, pupuk, serta irigasi," ujar Mendag, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Mendag mengatakan, di sisi lain, pemerintah hadir dengan mengendalikan stabilitas harga pangan untuk melindungi kesejahteraan petani dan menjaga daya beli masyarakat. Lebih lanjut, dunia saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Pertama, situasi politik global dipicu perang Rusia-Ukraina yang diperparah dengan kondisi di Gaza.
Adanya perubahan iklim seperti El Nino, juga mengakibatkan sebagian besar wilayah Indonesia dilanda kekeringan. Secara psikologis ini mempengaruhi harga beras dan harga barang pokok lainnya.
"Bukan hanya kita tapi seluruh dunia. Akibat ini semua, terjadi kenaikan harga energi, menguatnya nilai tukar dollar Amerika Serikat, dan melemahnya rupiah menaikkan harga-harga pangan. Untuk itu, perlu kebersamaan, perlu langkah nyata," kata Mendag.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari 25 jenis bahan makanan, beras merupakan salah satu bahan makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Komoditas ini memiliki kontribusi paling besar terhadap inflasi bahan makanan (volatile food) yaitu sebesar 3,33 persen sehingga fluktuasi harganya dapat mempengaruhi target inflasi nasional.
Saat ini, rata-rata harga beras nasional, baik medium maupun premium cenderung mengalami kenaikan. Mengantisipasi hal ini, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah.
Pertama, penyaluran bantuan pangan beras sebesar 640 ribu ton dalam tiga bulan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, penggandaan penyaluran Operasi Pasar beras ke pasar dengan memastikan pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras secara kontinu dan merata di seluruh Indonesia.
Ketiga, memenuhi pasokan beras SPHP di pasar ritel modern dan pasar tradisional. Terakhir, membanjiri Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) agar sampai ke tangan konsumen dengan melibatkan pengawasan Satuan Tugas Pangan dan Kepolisian RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika