Jurnalis Australia dan penulis buku The Palestine Laboratory Antony Loewenstein mengatakan, ada bukti buruk bahwa negara-negara Barat, termasuk Australia, telah menjual senjata yang berpotensi digunakan di Gaza saat ini. Dia telah menyelidiki persenjataan dan teknologi digunakan pengawasan Israel digunakan terhadap warga Palestina dan diekspor ke seluruh dunia.

“Ada dukungan bipartisan [dari partai politik besar] di Australia untuk industri senjata yang besar dan berkembang, terlepas dari adanya kekhawatiran serius mengenai hak asasi manusia di dalamnya,” kata sosok yang berbasis di Yerusalem Timur antara 2016 hingga 2020 itu.

“Kerahasiaan menguntungkan industri senjata. Yang penting pada akhirnya adalah menghasilkan uang,” kata Loewenstein dikutip dari Aljazirah.

Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang memantau penjualan senjata global, Australia adalah pengekspor senjata utama terbesar ke-15 secara global pada 2022. Seperti Shoebridge, Loewenstein menyambut baik tantangan hukum yang diumumkan oleh organisasi hak asasi manusia Palestina dan Australia terbaru.

Loewenstein mengatakan, tindakan itu bisa menjadi kasus penting yang kemungkinan besar akan dilawan habis-habisan oleh pemerintah Australia di pengadilan. Salah satu dari tiga organisasi HAM Palestina yang terlibat dalam kasus ini Al-Haq menyatakan pengalamannya dalam terlibat dalam gugatan hukum lainnya, termasuk kasus potensial lainnya yang berfokus pada ekspor senjata oleh Inggris ke Israel.

Al-Haq dan Global Legal Action Network (GLAN) yang berbasis di Inggris menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Inggris untuk Perdagangan Internasional Kemi Badenoch pada bulan lalu. Dia memintanya untuk menangguhkan semua izin ekspor senjata ke Israel.

Jika izin ekspor tidak ditangguhkan, Al-Haq dan GLAN mengatakan, gugatan peninjauan kembali akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Inggris. Untuk kasus di Australia, Al-Haq, bersama dengan Al Mezan Center for Human Rights and the Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) telah meluncurkan tindakan hukum di Pengadilan Federal Australia dengan dukungan dari Australian Centre for International Justice (ACIJ) .

Berbeda dengan Inggris, kasus Australia terfokus pada akses informasi mengenai izin ekspor pertahanan Australia ke Israel yang telah diberikan Menteri Pertahanan sejak 7 Oktober 2023. Direktur eksekutif ACIJ Rawan Arraf mengatakan, akses terhadap informasi ekspor diperlukan untuk menentukan apakah mungkin untuk memulai proses peninjauan kembali izin Australia untuk menentukan adanya yang dibuat karena kesalahan.

Kesalahan tersebut, menurut Arraf, dapat mencakup, misalnya apakah menteri pertahanan Australia gagal mempertimbangkan kriteria yang relevan dengan risiko bahwa ekspor tersebut. Dia mencontohkan dengan digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran HAM atau mungkin dikirim ke negara di mana ekspor tersebut mungkin digunakan secara bertentangan dengan undang-undang Australia dalam kebijakan internasional. Kewajiban internasional termasuk Konvensi Jenewa, Konvensi Genosida, dan hukum HAM internasional lainnya.

Ketika ditanya tentang tindakan hukum tersebut, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan kepada lembaga penyiaran publik Australia ABC, pada Israel tidak meminta senjata apapun dari Australia. "Kami belum menyediakan apapun," ujarnya mengklaim.

Marles menyatakan, dia tidak bisa berkomentar lebih jauh saat masalah tersebut di meja pengadilan.