REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Tiktok Indonesia bekerja sama meluncurkan Pusat Panduan Pemilu 2024 di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyambut baik langkah TikTok dalam berkomitmen mendorong integritas pemilu.
Selain itu, kerja sama tersebut juga melawan penyebaran misinformasi, disinformasi, dan hoaks lewat kampanye dengan tagar #SalingJaga. Menurut Lolly, masyarakat berhak mendapat informasi sebebas-bebasnya tentang Pemilu 2024.
"Lewat Tiktok Indonesia, kami harapkan ke depan dalam konteks positif bersama-sama dapat saling memberikan informasi kepemiluan, informasi yang cepat untuk segala potensi dugaan pelanggaran," tutur Lolly di lokasi.
Lewat peluncuran itu, Lolly mengajak seluruh kalangan bisa saling menjaga dalam menyebarkan dan membuat konten di platform media sosial. Sehingga, konten yang dibuat berisi semakin banyak yang mengedukasi masyarakat, bukan malah yang menyesatkan.
"Mari jaga pemilu, mari langsung menggunakan pusat panduan Pemilu 2024 di mana pun kapan pun melalui usapan dari akun yang Sahabat miliki. Kolaborasi ini untuk menegakkan keadilan hukum pemilu," tutur Lolly.
Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos menyampaikan, momen peluncuran bertepatan dengan hari pertama kampanye yang berlangsung sampai 75 hari ke depan. Dia menyebutkan, terdapat 204 juta data pemilih, yang 50 persennya adalah pemilih dari Generasi X dan Generasi Z yang menggunakan medsos.
Sehingga peluncuran tersebut penting untuk menambah pengetahuan masyarakat menyambut Pemilu 2024. "Kami memberikan apresiasi penuh kepada Tiktok, yang turut memberikan pendidikan politik dengan cara yang sangat akrab dengan anak muda via media sosial, dalam hal ini pengguna Tiktok," kata Betty.
Head of Public Policy and Government Relations Tiktok Indonesia, Firry Wahid menjelaskan, peluncuran Pusat Panduan Pemilu 2024 untuk memperkuat komitmen perusahaan untuk membantu komunitas mengakses informasi resmi dan terpercaya seputar pemilu. Panduan itu nantinya dilengkapi dengan informasi yang kredibel dan otoritatif yang didukung KPU, Bawaslu, dan Mafindo.
Menurut Firry, Tiktok memastikan untuk mengandalkan mitra pemeriksaan fakta independen dan database klaim yang telah diperiksa fakta sebelumnya untuk membantu menilai akurasi konten.
