REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Mahmoud Abbas menolak wacana Israel untuk memisahkan Gaza dari wilayah Palestina saat pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Ramallah, Kamis (30/11), dan menegaskan bahwa Jalur Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari negara Palestina.
Abbas menggarisbawahi pentingnya mempertahankan gencatan senjata yang ada saat ini di Gaza, dan mencapai penghentian agresi Israel secara menyeluruh untuk melindungi warga sipil dari serangan udara dan kekerasan yang dilakukan militer Israel.
Dia juga menekankan pentingnya menambah bantuan kemanusiaan, medis, dan makanan serta menyediakan air listrik, dan bahan bakar dengan segera.
Abbas menyerahkan kepada Blinken sebuah dokumen komprehensif yang menguraikan kejahatan pendudukan Israel di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem, yang mencakup tindakan pembunuhan, perusakan, pembersihan etnis, dan pelanggaran mengerikan lainnya.
Presiden Palestina itu mendesak Blinken untuk memaksa Pemerintah Israel untuk segera menghentikan tindakan dan pelanggaran terhadap tahanan Palestina dan masyarakat luas.
Dia juga kembali menolak tegas dan mencegah pemindahan paksa warga Palestina di Gaza maupun di Tepi Barat, termasuk Yerusalem.
“Abbas menekankan perlunya intervensi AS untuk menggagalkan apa yang ia anggap sebagai upaya Pemerintah Israel untuk mengusir paksa penduduk Palestina di Tepi Barat, khususnya di Lembah Yordan, di mana terdapat rencana aneksasi diam-diam yang dilakukan oleh pemukim dan tentara pendudukan Israel," demikian dilaporkan WAFA.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menyebut Blinken mengutuk kekerasan ekstremis terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat dan akan terus menuntut pertanggungjawaban penuh terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab.
Blinken dan Abbas juga berbicara tentang kebutuhan mendesak akan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan dan kebebasan bagi warga Palestina di Tepi Barat.
"Blinken menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memajukan langkah-langkah nyata bagi negara Palestina," kata Miller.
Blinken tiba di Ramallah di Tepi Barat dari Israel, di mana ia mengadakan pertemuan dengan para pejabat Israel untuk membahas perpanjangan jeda kemanusiaan antara Tel Aviv dan kelompok pejuang Palestina, Hamas.
Selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota Kabinet Keamanan di Yerusalem Barat, Blinken mendesak Israel untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian terhadap warga sipil dalam perang di Gaza.
Kepada tentara Israel, Blinken menegaskan bahwa hilangnya nyawa banyak warga sipil dan arus pengungsi di Gaza utara, tidak boleh terulang di selatan.
“Kami membahas rincian perencanaan Israel yang sedang berlangsung, dan saya menggarisbawahi pentingnya bagi Amerika Serikat, bahwa hilangnya banyak nyawa warga sipil dan pengungsian dalam skala besar seperti yang kita lihat di Gaza utara tidak terulang di Gaza selatan,” kata Blinken dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Netanyahu.
Menurut Blinken, Israel telah menyetujui permintaan AS agar mereka merumuskan strategi yang mengutamakan perlindungan warga sipil.
Dia mengatakan bahwa tentara Israel harus menghindari menargetkan infrastruktur penting seperti rumah sakit, pembangkit listrik, dan fasilitas air.
Blinken juga mengatakan bahwa warga sipil yang mengungsi dari Gaza selatan juga harus diberi pilihan untuk kembali ke utara segera setelah situasi memungkinkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika