Jumat 22 Dec 2023 15:53 WIB

Ridwan Kamil: IKN Ada untuk Bantu Masalah Jakarta

Menurutnya, IKN bisa membantu Jakarta mengatasi kemacetan.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN), Ridwan Kamil menegaskan, pembangunan IKN bukan berarti serta merta menelantarkan permasalahan Jakarta. Menurut Kang Emil, berbagai persoalan Jakarta justru berkurang dengan pindahnya status ibu kota dan hal itu merupakan solusi terbaik, sekaligus memberikan benefit bagi Jakarta sendiri.

"Dengan pindah ke IKN memang tidak menyelesaikan 100 persen, tetapi ibarat kalau kita nahan beban pakai tas ransel, ini kilogram berat kita sudah agak berkurang dengan konsep IKN, walaupun beban beratnya masih ada sebagaimana sebuah kota megapolitan," ujar Ridwan Kamil di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Jum'at (22/12).

Baca Juga

Mantan gubernur Jawa Barat itu memiliki peran khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo di IKN. Dia diminta untuk menjadi kurator sekaligus pengawas arsitektur untuk bangunan-bangunan di IKN.

Kang Emil, sapaan karib Ridwan Kamil mengatakan terobosan yang mengurangi beban Jakarta adalah sebuah solusi. Menurutnya, IKN bisa membantu Jakarta mengatasi kemacetan, polusi, serta ketimpangan. 

"Supaya tidak polusi, tidak macet? Kalau saya, ya usulkan WFH (work from home) itu dipermanenkan untuk industri-industri tertentu. Jangan pas Covid-19 kita bisa WFH," ucap Ridwan.

Menurutnya, pindahnya ibu kota ke IKN akan menjadi sebuah gagasan besar untuk Jakarta. Memungkinkan Gedung Kementerian akan beralihfungsi menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya yang bisa dirasakan warga Jakarta.

Saat ini, kata dia, aset-aset yang ditinggalkan di Jakarta itu ada Rp 1.600 triliun menurut Kementerian Keuangan, dan Rp 300 triliun yang siap dikonversi secepatnya. Tak hanya itu, gedung kementerian yang kosong juga bisa dijadikan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun hunian vertikal. Namun, hal itu harus menunggu visi tata ruang dari Gubernur Jakarta terlebih dahulu.

"Bayangkan di Monas tiba-tiba jadi pedestrian gitu ya, gedung-gedung kementerian tiba-tiba ada yang jadi RTH, museum, mengurangi beban banyak sekali," ungkap Ridwan.

Kang Emil menyebut Jakarta akan mendapat banyak benefit dengan pengurangan beban pindahnya IKN dan juga pasca aset-aset itu nanti dikonversi. Untuk itu, Ridwan Kamil meminta semua pihak untuk mendukung pembangunan IKN yang sudah lama dicita-citakan pemimpin terdahulu. 

"IKN ini bukan ide Pak Jokowi yang sering orang salah kira, sudah ada zaman kolonial namun gagal, sudah jadi idenya Bung Karno di Palangkaraya, sudah menjadi IKN-nya Pak Harto ada SK-nya di Jonggol, dan takdirnya di zaman Pak Jokowi. Jadi jangan dibahas lagi kenapa-kenapa, bayinya sudah lahir, sudah jadi UU jadi tidak bisa dibalikkanankan. Kita sukseskan IKN, silakan kritisi tapi dalam konteks membersamai," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement