REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memberikan tanggapannya soal isu bahwa suasana sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mulai tidak nyaman. Muhadjir menilai, perubahan suasana tersebut mungkin terjadi karena ada rasa canggung para menteri dari partai politik yang berbeda pilihan.
“Kalau yang dimaksud tidak hangat itu artinya dingin satu sama lain rasanya tidak. Mungkin ada rasa canggung bagi menteri dari parpol yang beda pilihan,” ujar Muhadjir saat dihubungi Republika, Rabu (31/1/2024).
Kendati demikian, Muhadjir mengaku tidak merasakan hal itu karena ia berasal dari kalangan professional. Ia mengatakan, kecanggungan yang terjadi akibat beda pilihan politik pun sering dijadikan bahan bercandaan, sehingga suasana menjadi cair.
Menurut Muhadjir, suasana saat sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh semua menteri dan lembaga negara, terasa biasa saja. Para menteri yang hadir juga masih saling menyapa dan bergerombol untuk berdiskusi sambil menunggu jalannya rapat dimulai.
Ia pun menegaskan, bergerombol yang dilakukan para menteri pun bukan menggambarkan perbedaan pilihan politik. Namun dilakukan untuk membahas masalah yang perlu didiskusikan.
“Saya rasakan suasana biasa. Saling sapa, bergerombol, ngobrol, berdiskusi, sambil menunggu rapat dimulai. Bergerombolnya tidak menggambarkan perbedaan pilihan politiknya. Tapi lebih terkait urusan yang perlu didiskusikan, mumpung ketemu. Soalnya ketemu antarmenteri kan sulit. Masing-masing urusannya padat,” jelas Muhadjir.
Isu mengenai suasana kabinet yang mulai tidak nyaman ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Hasto menyampaikan, berdasarkan cerita dari Mensos Tri Rismaharini, pelaksanaan rapat kabinet sekarang diperketat dan dilakukan semua pemeriksaan.
"Ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma, sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat aja diperiksanya waduh udah berlebihan," ujar Hasto.
Selain itu, ia melihat adanya fragmentasi antara para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut terjadi karena pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye.