REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi demonstrasi digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Rabu (21/2/2024). Aparat kepolisian telah menyiagakan seribuan personel untuk melakukan penjagaan agar aksi itu tetap berjalan tertib.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, rencananya akan ada beberapa elemen yang akan melaksanakan penyampaian aspirasi, baik di KPU dan Bawaslu. Karena itu, pihaknya menerjunkan personel untuk melakukan penjagaan.

"Polda Metro Jaya menurunkan 1.758 personel baik yang ada di kawasan KPU dan Bawaslu," kata dia di depan Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, polisi juga telah menutup akses lalu lintas di depan Kantor KPU. Polisi juga memberikan pengamanan agar aksi yang dilakukan tidak menganggu pengguna jalan lainnya.

"Khusus di kawasan Bawaslu tentunya nanti bersifat situasional. Apabila nanti massa sudah sangat banyak menutup hampir ruas jalan di Bawaslu, kami akan melakukan pengalihan dari Bundaran HI ke Monas," kata dia.

Berdasarkan pantauan Republika.co.id, massa aksi serikat buruh mulai datang melakukan aksi di depan Kantor KPU pada Rabu sekitar 14.30 WIB. Diperkirakan, ada ratusan orang yang tergabung dalan aksi itu.

Massa aksi datang dengan membawa sejumlah atribut berupa bendera dan spanduk yang menolak pemilu yang curang. Sesampainya di lokasi, para perwakilan massa aksi melakukan orasi di atas mobil komando.

Salah satu masalah yang disorot oleh massa aksi adalah penggelembungan data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) milik KPU. Massa aksi meminta KPU bekerja secara profesional dalam pelaksanaan pemilu 2024.