REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, upaya pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024 berjalan tanpa adanya tekanan. Ia pun mengonfirmasi tidak ada intervensi dari pemerintah pejawat maupun paslon tertentu yang hampir pasti menang di Pilpres 2024. 

"Enggaklah (lobi dari kubu paslon 02 Prabowo-Gibran), ini berjalan natural saja," kata Tobas, sapaan akrabnya, usai gelaran Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai Nasdem DPR RI bertema 'Evaluasi dan Pengguliran Hak Angket Pemilu 2024' di Gedung DPR RI, Kamis (7/3/2024).

Tobas berpendapat, jika ada pro ataupun kontra terhadap hak angket tersebut merupakan hal yang biasa. Adanya dukungan ataupun penolakan merupakan hal yang normal-normal saja dilakukan berbagai pihak. 

"Hak angket sendiri hal biasa dalam konteks ketatanegaraan. Bahkan itu adalah bagian dari sarana fungsi pengawasan yang biasa digunakan oleh anggota DPR," ujarnya. 

Partai Nasdem diketahui memang menjadi sorotan publik. Hal itu diantaranya lantaran beberapa hari pascapencoblosan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, di tengah perolehan suara sementara menempatkan paslon 02 Prabowo-Gibran unggul. 

Selain itu, Partai Nasdem juga tidak menyuarakan hak angket lewat interupsi di paripurna, di saat partai Koalisi Perubahan lainnya yakni PKB dan PKS bersuara bersama PDIP. 

Saat disinggung ada atau tidaknya tawaran tertentu dari pejawat ataupun pihak paslon yang hampir pasti menang Pemilu, Tobas mengonfirmasi nihil. "Tidak ada (tawaran untuk Nasdem semisal jabatan menteri dan semacamnya)," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika