REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Hery Antasari pada awal pekan ini menemui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), membahas mengenai transportasi massal Biskita Transpakuan.
Hery di Kota Bogor, Jumat, pertemuan tersebut fokus membicarakan soal Biskita Transpakuan yang menggunakan mekanisme subsidi buy the service (BTS) dari BPTJ Kemenhub.
“Jadi dibahas bahwa kita berkomunikasi, evaluasi, review mengenai BTS yang empat koridor selama ini sudah disubsidi Pemerintah pusat melalui BPTJ,” kata Hery.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih ke BPTJ. Termasuk merencanakan kelanjutan Biskita Transpakuan ke depan. “Apakah BTS ini akan diperbaiki, disempurnakan, dilanjutkan, dan sebagainya. Saya kira pembahasan seputar itu,” ucapnya.
Hery menyebut, dalam pertemuan itu juga ditinjau ulang terkait dua koridor Biskita Transpakuan yang belum terealisasi yakni koridor 3 dan 4. “Itu bagian yang kita cermati, kita kaji. Kita sedang mencermati, mengkaji kapasitas fiskal kita. APBD kita, kekuatan keuangan kita seperti apa,” ucapnya.
Ia berharap, penambahan dua koridor inj bisa masuk ke pengajuan tahun depan. Namun hal itu masih dikaji dalam rencana kerja perangkat Daerah (RKPD) 2025 yang masih disusun.
Menurut Hery, program BTS ini bisa dilihat dari sisi manfaatnya, meski nantinya subsidi dari Pemerintah Pusat tidak dilanjutkan. Sebab, load factor atau bangkitan penumpang dari empat koridor Biskita Transpakuan ini disebut terbaik di Indonesia.
“Jadi, percontohan oleh kementerian selalu ‘dijual’ bahwa ini sudah berhasil, BTS Kota Bogor paling maju, manfaatnya kelihatan load factor paling tinggi,” jelasnya.
Di samping itu, Hery menekankan, transportasi di Kota Bogor merupakan hal yang dititip Wali Kota Bogor periode 2014-2024 Bima Arya Sugiarto kepadanya.
“Beliau menitipkan beberapa isu krusial yang masih harus dilakukan. Soal angkutan umum, soal BTS kalau dilanjutkan dibicarakan dengan pemerintah pusat, banyak hal lain berkaitan dengan transportasi yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika