REPUBLIKA.CO.ID, ANKARTA -- Uni Emirat Arab (UAE) pada Jumat mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut nama negara Teluk tersebut dalam usulan pemerintahan sipil yang akan memerintah Jalur Gaza di bawah pendudukan Israel.

Menteri Luar Negeri UAE Sheikh Abdullah bin Zayed menegaskan bahwa Netanyahu tidak mempunyai legitimasi untuk mengambil tindakan seperti itu. Uni Emirat juga menolak terlibat dalam rencana apapun yang bertujuan melindungi kehadiran Israel di Gaza.

Sheikh Abdullah memastikan komitmen UEA yang mendukung Pemerintah Palestina yang sejalan dengan aspirasi rakyat Palestina.

Sebelumnya pada Kamis, Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dibutuhkan pemerintah sipil di Gaza, kemungkinan dengan dukungan UEA dan lainnya.