REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah melalui pelbagai prokontra di masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Senin (8/5). Bagaimana awalnya Hizbut Tahrir masuk ke negeri ini?

Kurniawan Abdullah dalam tesisnya untuk UI (2004) menyebutkan, Abdul Qadim Zallum, yang belakangan menjadi imam kedua Hizbut Tahrir, mengajukan gagasan pada 1950-an. Menurut dia, umat Islam sedunia perlu konsep pemerintahan yang layak untuk mengatasi persoalan-persoalan era kontemporer.

Kemudian, lahirlah kelompok studi (kutlah) yang mengkaji fakta umat Islam, baik masa lalu maupun visi masa depannya. Kelompok ini lantas menetapkan pendirian negara khilafah adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan sistem Islam dalam kehidupan. Pada 1953, Hizbut Tahrir didirikan di Baitul Maqdis, Palestina, oleh imam pertamanya, Taqiy al-Din al-Nabhani.

Sosok al-Nabhani sebelumnya pernah aktif di Ikhwanul Muslimin Yordania. Hizbut Tahrir dimaksudkannya sebagai partai politik independen. Al-Nabhani juga mengkritik gerakan Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme yang dianggapnya sebagai “polemik bertele-tele tanpa membuahkan kesimpulan dan hasil”.

Hizbut Tahrir yang bermula di Yordania, kemudian meluas ke seantero Timur Tengah hingga negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sejak awal perkembangannya, Hizbut Tahrir kerap berbenturan dengan kebijakan negara-negara yang dimasukinya. Itu sering berujung pada pelarangan organisasi ini dan para aktivisnya dipenjara. Namun, Hizbut Tahrir selalu menegaskan dirinya sebagai antikekerasan (la madiyah).

Rusia, Kirgiztan, dan Uzbekistan, adalah beberapa negara yang sudah menetapkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang. Menurut Kurniawan Abdullah (2004), Indonesia dan Inggris Raya adalah negara yang bagi Hizbut Tahrir cukup aman dari tekanan penguasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika