Selasa 11 Jun 2024 14:06 WIB

Anggaran Kementerian BUMN Kecil, DPR Sebut tak Sesuai dengan Nama APBN

Realitanya, ucap Jon, Kementerian BUMN justru memiliki alokasi anggaran sangat kecil.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Foto: ANTARA/Aprillio Akbar
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN Jon Erizal mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN dapat menjadi kekuatan utama dalam struktur keuangan negara. Jon menyampaikan mayoritas pendapatan negara ditopang oleh pajak, PNBP, dan dividen.

"Kontribusi BUMN melalui pajak, PNBP, dan dividen itu luar biasa. Ingat para pendiri bangsa, dalam APBN itu disebutkan pendapatannya terlebih dahulu, baru kemudian belanja negara," ujar Jon di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Baca Juga

Realitanya, ucap Jon, Kementerian BUMN justru memiliki alokasi anggaran sangat kecil dibandingkan dengan kementerian lain. Padahal, Jon sampaikan, Kementerian BUMN telah berhasil memberikan pendapatan yang besar kepada negara melalui pajak, PNBP, dan dividen untuk negara.

Jon menyampaikan peningkatan kontribusi BUMN akan mendukung upaya pemerintahan berikutnya yang menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen hingga tujuh persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut akan tercapai dengan adanya penambahan pendapatan negara.