REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penurunan target defisit anggaran 2025 yang ditekan pada kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari PDB untuk membiayai program makan siang gratis pemerintahan Prabowo-Gibran masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar (Badan Anggaran DPR). Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," kata Airlangga di Masjid Ainul Hikmah, Jakarta Barat, Senin (17/6/2024).
Selain itu, dia juga merespons pagu atau batas anggaran tertinggi beberapa kementerian yang dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, anggaran kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.
"Masing-masing kementerian/lembaga (K/L) itu ada menterinya dan masing-masing menteri itu punya programnya. Itu dibahas antara kementerian dengan mitranya di DPR dan itu masuk ke Banggar," jelas dia.
Sebelumnya, Kamis (30/5/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan strategi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk bisa mengakomodasi program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis. Jadi, kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta.
Tantangan makan siang gratis menurut Sri Mulyani. Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika