REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham memproses pidana 77 orang yang terdiri dari warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) sepanjang semester satu tahun 2024. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 166% dibandingkan semester satu tahun 2023, dimana terdapat 29 orang yang menjadi tersangka dalam tindak pidana keimigrasian.

Dari 77 orang tersebut, 29 berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan enam di antaranya merupakan kasus tindak pidana ringan.

"Tidak hanya WNA yang kami proses [pidana], ada juga WNI. Ancaman hukuman

terberatnya penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar” kata

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Selasa (9/7/2024).

Silmy menjelaskan lebih lanjut bahwa tersangka yang dijerat ancaman dimaksud telah melanggar pasal 120 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian atas percobaan tindak pidana penyelundupan manusia. Kasus tersebut ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong.

“Penyelundupan manusia menjadi isu global yang kompleks dan berbahaya, dengan dampak yang luas bagi korban, masyarakat, dan negara. Ancaman ini tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri. Ini yang kita waspadai,” ujar Silmy.

Sementara itu dari 77 kasus, 32 diantaranya atau sekitar 41% kasus adalah pidana

atas pelanggaran pasal 119 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan atau denda paling banyak Rp 500 ratus juta. Pasal ini menjerat orang asing yang dokumen perjalanan dan visanya sudah tidak lagi berlaku atau memiliki dokumen perjalanan yang ditengarai palsu.

"Saya instruksikan kepada semua jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala. Jangan beri celah orang asing untuk berbuat kriminal di negara kita," ujar Silmy.