Senin 19 Aug 2024 15:18 WIB

Ekonom Soroti Prabowo-Gibran Mau Tarik Rp 775,9 Triliun Utang Baru

Ekonom nilai penarikan utang Rp775,9 T dalam RAPBN 2025 masih aman.

Red: Lida Puspaningtyas
Warga mengunjungi gelaran PRJ Jakarta Fair Kemayoran 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/6/2024). Jakarta Fair Kemayoran kembali untuk yang ke-55 kalinya dengan mengangkat tema Jakarta Fair Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Bersaing di Pasar Dunia. Gelaran Jakarta Fair ini merupakan rangkaian dalam menyemarakan HUT ke-497 Jakarta dengan menyajikan beragam hiburan musik, pameran kendaraan, kuliner hingga wahana permaianan anak yang digelar hingga 14 Juli 2024 mendatang.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Warga mengunjungi gelaran PRJ Jakarta Fair Kemayoran 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/6/2024). Jakarta Fair Kemayoran kembali untuk yang ke-55 kalinya dengan mengangkat tema Jakarta Fair Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Bersaing di Pasar Dunia. Gelaran Jakarta Fair ini merupakan rangkaian dalam menyemarakan HUT ke-497 Jakarta dengan menyajikan beragam hiburan musik, pameran kendaraan, kuliner hingga wahana permaianan anak yang digelar hingga 14 Juli 2024 mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Excecutive Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, rencana Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menarik utang baru sebesar Rp 775,9 triliun pada 2025.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Pemerintah berencana melakukan pembiayaan utang lewat penarikan utang baru sebesar Rp 133,3 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 642,2 triliun.

Baca Juga

"Masih aman sih. Sebenarnya itu kan artinya lebih kecil dibandingkan dengan utang yang akan dibayarkan. Artinya secara continuity ada kemungkinan bahwa utang kita dibandingkan dengan PDB masih akan mengalami penurunan," kata Yose saat media briefing CSIS terkait RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa ada terdapat konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Yose menjelaskan, jika benar porsi penarikan utang lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran utang dalam APBN 2025 nanti, maka ada bagian dari APBN yang harus dikorbankan. Hal itu menyebabkan kemampuan untuk belanja semakin menurun.