Kamis 12 Sep 2024 09:46 WIB

Akui Ada Kajian Tarif KRL Naik Rp1.000, Kemenhub Sebut Pemerintah Belum Ambil Keputusan

Kemenhub menunggu keputusan dari pemerintah yang baru soal tarif KRL.

Red: Andri Saubani
KRL melintas di samping Stasiun Pondok Rajeg yang telah selesai dibangun, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/7/2024). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan Stasiun Pondok Rajeg di Cibinong Bogor siap beroperasi kembali dalam waktu dekat, dan pihaknya mengungkap dokumen perizinan dan fasilitas layanan telah selesai 100 persen.
Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
KRL melintas di samping Stasiun Pondok Rajeg yang telah selesai dibangun, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/7/2024). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan Stasiun Pondok Rajeg di Cibinong Bogor siap beroperasi kembali dalam waktu dekat, dan pihaknya mengungkap dokumen perizinan dan fasilitas layanan telah selesai 100 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket kereta rel listrik (KRL). Kemenhub mengaku sempat ada rencana menaikkan tarif KRL Rp1.000.

"Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Baca Juga

Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

"Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," ujarnya.