REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk program sekolah swasta gratis sebesar Rp 2,3 triliun. Program ini rencananya akan dimulai pada Juli 2025.
"Itu (anggaran sekolah swasta gratis) Rp 1,6 (triliun)," kata Ima saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Tapi, kata dia, ada tambahan Rp 700 miliar untuk bantuan berupa seragam dan buku-buku. "Tapi harus dipakainya untuk seragam sama alat-alat sekolah. Jadi kita lebih memprioritaskan keperluan sekolah," katanya.
Ima menyebutkan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) banyak disalahgunakan oleh pihak orang tua siswa. Misalnya, untuk membayar cicilan motor atau untuk hal lainnya di luar keperluan sekolah siswa.
Karena itu, mekanisme pemberian bantuan untuk siswa tidak mampu akan terus dievaluasi agar hal serupa tidak terus terjadi. "Langsung dibayar (bantuan kebutuhan siswa). Cuma mekanismenya masih dievaluasi terus. Tapi kalau saran saya, tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan," katanya.
Jadi, menurut dia, nanti dimonitor karena Bank DKI harus cross-check. "Kalau tiba-tiba di ATM-nya transaksinya dipakai untuk yang lain, itu harus jadi sinyal," katanya.
Ima juga menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Bank DKI harus benar-benar kerja sama dengan baik dalam menjalankan program ini.
"Sehingga ketika terjadi penyelewengan, harus segera ditindaklanjuti," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika