REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menekankan kepentingan untuk segera memenuhi kebutuhan rakyat Suriah, termasuk agar para pengungsi bisa kembali, pembangunan kembali institusi, serta pemulihan layanan-layanan dasar bagi masyarakat.

“Kebutuhan mendesak rakyat Suriah tidak bisa lagi ditunda karena kita harus memulangkan semua pengungsi ke Suriah,” kata Fidan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera beberapa waktu lalu.

Layanan dasar seperti kesehatan, transportasi, makanan, pendidikan, komunikasi, ujarnya, harus diberikan kepada rakyat, agar mereka dapat merasakan kehidupan normal sebenarnya

Fidan menanggapi klaim tentang peran Turki dalam perubahan rezim di Suriah. Ia merujuk pada komentar Presiden terpilih AS, Donald Trump, yang menyebut peran Turki itu sebagai pengambilalihan yang agresif.

“Saya pikir pertama-tama, izinkan saya mengatakan ini: Kami tidak akan menyebutnya sebagai pengambilalihan karena akan menjadi kesalahan besar untuk menyajikan apa yang terjadi di Suriah," kata Fidan. "Bagi rakyat Suriah, ini bukanlah pengambilalihan. Saya pikir jika ada pengambilalihan, itu adalah kehendak rakyat Suriah yang sekarang menguasai,” katanya menegaskan.

Menlu Turki tersebut, dengan mengacu pada pengalamannya sebagai mantan kepala intelijen Turki, menekankan pemantauan ketat negaranya terhadap perkembangan di Idlib dan daerah-daerah sekitarnya di Suriah.

“HTS (Hayat Tahrir al-Sham) telah mengambil langkah besar dalam memisahkan diri dari Al Qaida, Daesh/ISIS, dan elemen radikal lainnya,” katanya, saat merujuk pada pergeseran dalam koalisi. Menyangkut masa depan Suriah, Fidan menyoroti dukungan Ankara bagi oposisi yang bersatu dan inklusif untuk menstabilkan negara tersebut.

“Kami sedang melakukan upaya konstruktif agar semua kelompok oposisi bersatu dan membentuk pemerintahan yang bersatu,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika