REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tim pembentukan family office antara pihaknya dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bekerja mulai hari ini, Kamis (13/3/2025).

“Tim bekerja mulai besok. Tim kami bekerja dengan timnya Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (13/3/2025).

Menurutnya, tim pembentukan family office dari sisi DEN telah bekerja selama enam bulan terakhir. Tim DEN menerima masukan dari berbagai pelaku terkait, salah satunya adalah investor Amerika Serikat (AS) Ray Dalio.

Dalam beberapa bulan ke depan, Luhut bakal melaporkan perkembangan pembentukan family office kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku sudah mendapatkan sinyal persetujuan dari presiden.

“Presiden sudah memberikan go-ahead saat bertemu di Istana waktu itu. Jadi, secara teknis kami laporkan ke presiden nanti,” tambahnya.

Gagasan soal family office dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

Pada awal tahun 2025, Luhut menyebut bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025.

Ketua DEN pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia.

“Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

Merespons pernyataan Luhut kala itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan pihaknya masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program family office yang telah diwacanakan sejak tahun lalu.

Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif. Dalam konteks itu, Kemenkeu akan turut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Wamenkeu Thomas pun menegaskan regulasi perlu disusun dengan matang agar bisa memberikan kepastian hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika