REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa fokus utama penerapan aturan niaga elektronik (e-commerce) untuk pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah menyederhanakan administrasi perpajakan, bukan semata-mata untuk mendongkrak penerimaan negara.
“Dampaknya tidak semata-mata langsung tahun ini kita rasakan. Kami melihat dampaknya ini sebagai sebuah kerangka kepatuhan wajib pajak dan kemudahan administrasi, yang dampaknya jauh lebih besar daripada dampak rupiahnya,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Yon menjelaskan bahwa pengenaan pajak ini bukan jenis pajak baru. Pelaku usaha dengan omzet di atas Rp 500 juta per tahun dikenakan pajak sebesar 0,5 persen, baik bersifat final maupun tidak final.
Namun, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, ketentuan ini diterapkan secara khusus kepada pedagang daring, di mana pemungutannya dilakukan oleh platform lokapasar.
Yon menyebut pihaknya menerima banyak masukan dari masyarakat agar mekanisme pemungutan pajak bagi pedagang dilakukan secara otomatis melalui platform, sebagaimana praktik di sektor lainnya.
“Dampak yang kami harapkan adalah meningkatnya kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Apabila selama ini wajib pajak merasa harus setor, hitung, dan lapor sendiri, sekarang sudah dibantu dipungutkan oleh platform,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak selama ini adalah minimnya pemahaman dan keterbatasan infrastruktur dari wajib pajak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika